Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kusnadi Staf Hasto PDIP Kembali Laporkan Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas

image-gnews
Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tim penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK terkait penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel serta buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto. TEMPO/Imam Sukamto
Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tim penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK terkait penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel serta buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim kuasa hukum Kusnadi, staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mendatangi kantor Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK untuk kembali melaporkan penyidik AKBP Rossa Purbo Bekti. Rossa Purbo dilaporkan atas pemalsuan surat atau dokumen penyitaan sejumlah barang.

"Kami melaporkan kepada Dewas untuk kami lampirkan sebagai bukti tambahan," kata kuasa hukum Kusnadi, Ronny Talapessy di Gedung Lama KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Juni 2024.

Menurut Ronny, tindakan penyidik KPK Rossa Purbo tidak profesional. Sebab, kliennya menerima surat tanda penyitaan tertanggal 23 April 2024 setelah penggeledahan dan penyitaan barangnya.

Kemudian, Kusnadi kembali menerima surat yang sama. Namun dengan tanggal yang berbeda setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi Harun Masiku pada Rabu kemarin, 19 Juni. “Surat diberikan dengan surat yang sama, tetapi tanggalnya diubah, yaitu tanggal 10 Juni 2024," ujarnya.

Dia berkata dalam surat tanda penerimaan barang bukti yang diterima pada Kamis kemarin, tidak terdapat tanda tangan Kusnadi di halaman pertama. Tanda tangan hanya ada di halaman kedua surat tanda penerimaan barang bukti. "Pada bukti tanda terima tertanggal 23 April yang diserahkan penyidik pada 10 Juni, Kusnadi memberikan tanda tangan pada halaman pertama," ucap Ronny.

Atas dasar itu, Ronny menduga terjadi pemalsuan surat karena surat yang sah adalah surat yang diterima pada 23 April 2024. Pada surat dimaksud terdapat paraf Kusnadi. Ronny menyebut penyitaan sejumlah barang yang diambil dari Kusnadi tidak sesuai prosedur. Adapun barang yang disita KPK, yaitu satu unit handphone dan kartu ATM milik Kusnadi, serta dua unit handphone dan buku catatan milik Hasto Kristiyanto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, tim kuasa hukum Kusnadi juga telah melaporkan AKBP Rossa Purbo ke Dewas KPK pada 11 Juni lalu. Laporan tersebut dibuat atas dugaan pelanggaran etik.

Staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu, 19 Juni 2024. Juru bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan Kusnadi telah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.00 WIB. "Benar saksi atas nama Kusnadi sudah hadir di Gedung Merah Putih KPK," kata Tessa kepada Tempo, Rabu, 19 Juni 2024.

Tessa mengatakan penyidik memeriksa Kusnadi terkait pengetahuannya soal keberadaan buronan Harun Masiku. "Saat ini (Kusnadi) sedang menjalani proses pemeriksaan," kata Tessa.

Pilihan Editor: Eks Penyidik KPK Hitung Mundur Janji Alexander Marwata yang Bisa Tangkap Harun Masiku Sepekan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

3 jam lalu

Suasana sidang gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pelanggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhadap KPU RI pada Kamis, 18 Juli 2024 di ruang sidang Kartika, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. TEMPO/Desty Luthfiani
Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

Kendati Gibran sudah terpilih sebagai wapres, namun gugatan PDIP atas keputusan KPU tetap berlanjut di PTUN Jakarta.


Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

3 jam lalu

Aktivitas Suku Dinas Lingkungan Hidup Administrasi Kepulauan Seribu membersihkan sampah plastik di Dermaga Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 6 Oktober 2021. TEMPO/Daniel Christian D.E
Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

Pulau sampah akan dibuat di Kepulauan Seribu. Legislator PDIP menentangnya. Laut Jakarta bakal rusak.


Profil Wali Kota Semarang Hevearita alias Mbak Ita yang Tengah Disidik KPK

6 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Profil Wali Kota Semarang Hevearita alias Mbak Ita yang Tengah Disidik KPK

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita merupakan kader PDIP.


PDIP Berharap Putusan PTUN: Gibran Tidak Dilantik Menjadi Wapres Terpilih

7 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) menunjukkan berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Berharap Putusan PTUN: Gibran Tidak Dilantik Menjadi Wapres Terpilih

Gugatan yang diajukan PDIP adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.


Wali Kota Semarang Hevearita Diperiksa KPK, Punya Harta 2 Motor dan Utang Rp 2,6 Miliar

7 jam lalu

Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau biasa disapa Mbak Ita.
Wali Kota Semarang Hevearita Diperiksa KPK, Punya Harta 2 Motor dan Utang Rp 2,6 Miliar

KPK menggeledah dan memeriksa Wali Kota Semarang Hevearita. Berapa harta kekayaannya?


PDIP Siapkan Guru Besar di Sidang PTUN Pencalonan Gibran

7 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Siapkan Guru Besar di Sidang PTUN Pencalonan Gibran

PDIP akan hadirkan ahli berstatus guru besar dari dua kampus berbeda. Sidang keberatan atas pencalonan Gibran di pilpres ini dilanjutkan pekan depan.


PDIP Persoalkan Pelaksana Tugas KPU di Sidang PTUN

7 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kanan) berbincang dengan rekannya dalam sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Persoalkan Pelaksana Tugas KPU di Sidang PTUN

Kuasa hukum PDIP dan KPU berdebat di persidangan PTUN. Status Afifuddin sebagai Pelaksana tugas Ketua KPU disoal.


PDIP Kritik Pelantikan Keponakan Prabowo sebagai Wakil Menteri Keuangan

7 jam lalu

Logo PDIP
PDIP Kritik Pelantikan Keponakan Prabowo sebagai Wakil Menteri Keuangan

PDIP menegaskan, perombakan kursi wakil menteri bukan hal mendesak menjelang akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Gerindra Usung Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng, PDIP Siapkan Nama-nama Ini

8 jam lalu

Chico Hakim saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan terkait kekerasan dan kekejaman terhadap hewan di kawasan Kemang, Jakarta, (25/11). TEMPO/Nurdiansah
Gerindra Usung Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng, PDIP Siapkan Nama-nama Ini

PDIP mempersiapkan sejumlah nama ini ketika merespons soal Partai Gerindra yang mengusung Ahmad Luthfi untuk Pilgub Jateng.


Respons PDIP soal Gerindra Usung Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng

9 jam lalu

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi ANTARA/ I.C.Senjaya
Respons PDIP soal Gerindra Usung Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng

PDIP merespons soal pengusungan Ahmad Luthfi oleh Partai Gerindra di Jawa Tengah.