TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan masih menunggu usulan penyidikan ulang dan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk Eddy Hiariej dari Kedeputian Bidang Penindakan.
"Kita tungggu saja dari Dir Sidiknya kapan dia akan menyampaikan usulan dan melakukan penyidikan ulang dan menerbitkan sprindik baru," kata Alexander Marwata saat ditemui di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat, 21 Juni 2024.
Alexander menduga belum terbitnya sprindik baru mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej disebabkan oleh beban kerja penyidik KPK. "Jangan menuduh perorangan, ya mungkin beban penyidiknya masih banyak dan lain sebagainya," ujarnya.
Menurut dia, saat ini banyak perkara korupsi dengan jumlah kerugian negara yang besar yang sedang ditangani penyidik.
Sebelumnya, Wakil pimpinan KPK Johanis Tanak, mengatakan KPK sedang menyempurnakan administrasi sebelum menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap Eddy Hiariej.
Penyempurnaan itu dilakukan agar KPK tidak kalah lagi dalam menetapkan tersangka. "Ketika ada putusan praperadilan, maka bisa saja aparat penegak hukum kemudian melakukan pemeriksaan kembali, merapikan kembali administrasi yang keliru. Di KPK, kami ini sedang melakukan penataan kembali," katanya di Gedung Lama KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 30 April 2024.
Johanis menjelaskan, meski praperadilan Eddy Hiariej diterima hakim, tidak berarti menghilangkan perbuatan melawan hukumnya, tidak menghilangkan adanya kerugian keuangan negara, dan tidak menghilangkan semua unsur-unsur dalam suatu tindak pidana. Sebab, praperadilan bersifat administratif.
Dia menegaskan, tidak ada upaya perlindungan terhadap Eddy Hiariej dari internal KPK. "Untuk sementara sepengetahuan saya tidak ada," ujarnya.
Namun, kata dia, berbeda pendapat, berbeda cara pandang dalam proses mengambil keputusan adalah hal biasa, tetapi pimpinan KPK tetap kolektif kolegial sepajang pendapat itu harus sesuai, ada dasar hukum, ada alasan hukumn yang rasiologis.
Rasiologis yang dimaksud, yaitu cara berpikir yang bersumber pada sumber-sumber hukum, tidak berdasarkan logika semata. Sebab, apabila hanya berdasarkan logika, maka tidak akan ada titik temu.
Johanis Tanak turut mengungkapkan tidak ada kendala dalam menetapkan kembali Eddy sebagai tersangka. "Kita lagi menata kemudian supaya jangan sampai ketika kita melangkah lagi salah lagi, ditolak lagi, diterima lagi praperadilan," ucapnya.
Oleh karena itu, KPK menyempurnakan dan menata admisitrasi agar ketika proses hukum dimulai lagi dan kalau pun ada praperadilan, kemungkinan praperadilannya ditolak.
KPK juga harus hati-hati karena berbicara hukum, berbicara hak asasi manusia dan harus menghormati siapa pun orangnya karena asas praduga bersalah dijamin dalam hukum acara pidana.
Pilihan Editor: Dua Pelaku Penganiayaan Pria Pipis Sembarangan di Tangsel Dibekuk
