TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Diky Anandya, mengaku tak terkejut dengan hasil survei yang menyebutkan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK rendah. Survei Litbang Kompas menyatakan citra positif lembaga antirasuah itu paling rendah diantara aparat penegak hukum lainnya.
Diky mengatakan hasil survei itu tak lepas dari kienerja KPK dalam beberapa tahun belakangan. Dalam laporan pada 2023, menurut dia, ICW mengungkapkan lembaga antirasuah itu justru menjadi yang paling sedikit menangani kasus korupsi dibanding dua penegak hukum lainnya, Kejaksaan dan Polri.
"Posisi KPK dalam peresepsi publik yang menempati posisi buncit, tentu bukan hal yang mengejutkan jika melihat rekam jejak kinerja KPK selama setidaknya lima tahun terakhir," kata Diky dikonfirmasi Tempo, Sabtu 22 Juni 2024.
Menurut Diky, penurunan citra publik kepada KPK bermuara pada disorientasi politik hukum pemerintah. Hal itu, menurut dia, terlihat dari revisi UU KPK yang memperlemah lembaga anti rasuah itu.
Selain itu, dia juga menyatakan DPR turut berperan dalam kemerosotan marwah KPK. Pasalnya, DPR berperan memasukkan sejumlah komisioner yang bermsalah.
"Puncaknya adalah ketika Ketua KPK, Firli Bahuri, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi," kata Diky.
Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Dia dituding melakukan pemerasan terhadap Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, yang sedang berkasus di KPK. Meskipun demikian, berkas perkara tersebut hingga saat i masih belum juga dinyatakan lengkap.
Selain Firli, sejumlah pimpinan KPK periode ini juga dirundung masalah. Lili Pintauli Siregar sempat dituding menerima fasilitas menonton pergelaran MotoGP Mandalika dari Pertamina. Tak hanya menonton, Lili beserta keluarganya juga mendapatkan fasilitas akomodasi gratis. Lili pun mengundurkan diri sementara kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu tak berlanjut di jalur hukum.
Survei Litbang Kompas dilakukan dalam periode 27 Mei-2 Juni 2024 melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 responden. Pemilihan responden dilakukan secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Tingkat kepercayaan survei ini diklaim mencapai 95 persen dan margin of error sebesar 2,83 persen.
Hasil survei itu menyebutkan KPK memiliki citra positif di masyarakat sebesar 56,1 persen. Sementara TNI menempati urutan pertama dengan citra positif 89,8% dan Polri berada di urutan kedua dengan 73,1 persen.
