Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jusuf Kalla Pernah jadi Saksi Meringankan Karen Agustiawan yang Divonis 9 Tahun Penjara

Reporter

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Wakil Presiden RI ke 10, Jusuf Kalla, mengikuti sidang lanjutan pemeriksaan keterangan saksi dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009-2014, Karen Agustiawan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Jusuf Kalla dihadirkan oleh Penasehat hukum sebagai pembuktian saksi yang meringankan untuk terdakwa Karen Agustiawan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Presiden RI ke 10, Jusuf Kalla, mengikuti sidang lanjutan pemeriksaan keterangan saksi dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009-2014, Karen Agustiawan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Jusuf Kalla dihadirkan oleh Penasehat hukum sebagai pembuktian saksi yang meringankan untuk terdakwa Karen Agustiawan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) oleh bekas Direktur Utama Pertamina, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan telah diputus. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis bersalah kepada Karen dengan hukuman sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta. 

Dalam proses persidangan perkara ini, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau JK pernah menjadi saksi meringankan bagi Karen. Penasihat hukum Karen mendatangkan JK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Kamis, 16 Mei 2024.

Menanggapi pertanyaan Majelis Hakim tentang penyebab Karen menjadi terdakwa, JK mengaku bingung. Pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) era 2004-2009 dan Joko Widodo atau Jokowi periode 2014-2019 itu mengatakan saat menjabat sebagai Dirut Pertamina, Karen hanya menjalankan tugas dari presiden untuk memenuhi pasokan cadangan energi di atas 30 persen.

“Saya juga bingung kenapa dia terdakwa, karena dia menjalankan tugasnya. Instruksi dari presiden ke Pertamina. Instruksinya harus dipenuhi di atas 30 persen. Saya ikut membahas hal ini kebetulan saya di pemerintah waktu itu,” kata JK.

JK mengatakan, pengadaan LNG yang dilakukan Karen berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, yang ditujukan kepada PT Pertamina.

Dalam aturan itu, JK menyebut ada instruksi untuk Pertamina agar mencapai sasaran kebijakan energi nasional. Antara lain mewujudkan energi (primer) mix yang optimal pada 2025, dengan peranan gas bumi menjadi lebih 30 persen terhadap konsumsi energi nasional.

JK menjelaskan, instruksi tersebut juga seiring dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. “Saya ikut membahas hal ini karena kebetulan saya masih di pemerintahan saat itu,” lata dia.

JK menyebut perusahaan negara seperti Pertamina wajar bila rugi saat menjalankan bisnis, termasuk LNG. Potensi rugi itu, kata JK, terjadi karena banyak faktor. Salah satunya saat pandemi Covid-19 pada 2020 silam. Jika semua perusahaan rugi harus dihukum, kata dia, maka seluruh BUMN Karya juga harus dihukum.

“Kalau semua perusahaan rugi harus dihukum, maka seluruh BUMN Karya harus dihukum, ini bahayanya. Kalau Dirut Pertamina dihukum, kita bertindak terlalu menganiaya. Ini bahaya, orang tidak mau bekerja di perusahaan negara, tidak ada lagi orang berani berinovasi,” kata JK.

Apa yang Memberatkan dan Meringankan dalam Vonis untuk Karen? 

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan eks Direktur Utama Pertamina, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pembelian gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Menyatakan Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Hakim Ketua Maryono di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2024. 

Maryono menjatuhi Karen vonis 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. “Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” tuturnya. 

Dalam menjatuhkan amar putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal yang memberatkan, yakni perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. “Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara,” kata Maryono. 

Sementara hal-hal yang meringankan, yakni Karen yang bersikap sopan di persidangan, tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi, dan memiliki tanggungan keluarga. Selain itu, Terdakwa dinilai mengabdikan diri pada Pertamina.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta Karen Agustiawan dipidana 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Jaksa meyakini Karen melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. 

Jaksa juga menuntut Karen Agustiawan membayar uang pengganti Rp 1.091.280.281 atau Rp1 miliar dan US$ 104.016 dalam waktu satu bulan setelah ada putusan tetap. Jika tidak sanggup, hartanya akan disita dan dilelang untuk menggantinya. Jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, jaksa meminta Karen dipenjara selama dua tahun.

Adapun dalam perkara ini, jaksa mendakwa Karen telah merugikan negara sebesar US$ 113,84 juta atau setara Rp 1,77 triliun dalam kasus pengadaan LNG tersebut. Karen juga didakwa memperkaya diri sebesar Rp 1,09 miliar dan US$ 104.016 atau setara dengan Rp1,62 miliar, serta memperkaya korporasi Amerika Serikat, yakni Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) senilai US$ 113,84 juta yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

ADIL AL HASAN | DEFARA D.

Pilihan editor: Pelaku Pencabulan Tujuh Anak di Bekasi Pernah jadi Korban Kekerasan Seksual

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anwar Abbas Cerita Pertemuan sebelum PP Muhammadiyah Terima Izin Tambang Ormas

16 jam lalu

Anwar Abbas. TEMPO/Eka Yudha Saputra
Anwar Abbas Cerita Pertemuan sebelum PP Muhammadiyah Terima Izin Tambang Ormas

Anwar Abbas bercerita tentang pertemuan pengurus Muhammadiyah dengan pengusaha tambang sebelum memutuskan menerima IUP tambang.


Hamzah Haz dalam Kenangan Jokowi, Jusuf Kalla, dan Puan Maharani

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers ketika mengunjungi rumah duka Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz, yang wafat di Jakarta pada Rabu (24/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Hamzah Haz dalam Kenangan Jokowi, Jusuf Kalla, dan Puan Maharani

Presiden Jokowi, Jusuf Kalla, dan Puan Maharani mengenang Hamzah Haz yang meninggal hari ini.


Hamzah Haz Wafat, Jusuf Kalla: Salah Satu Tokoh Penting Bangsa

1 hari lalu

Anggota Dewan Pembina Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hamzah Haz. TEMPO/STR/Imam Sukamto
Hamzah Haz Wafat, Jusuf Kalla: Salah Satu Tokoh Penting Bangsa

Jusuf Kalla mengajak masyarakat Indonesia mendoakan Hamzah Haz yang wafat hari ini.


Korupsi LNG Pertamina, KPK Periksa Eks Kasubdit Niaga Migas

5 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Korupsi LNG Pertamina, KPK Periksa Eks Kasubdit Niaga Migas

KPK memeriksa eks Kasubdit Niaga Migas PT Pertamina dalam kasus korupsi LNG.


KPK Fokus Kembalikan Kerugian Negara Rp 1,77 Trliiun di Perkara Korupsi LNG Karen Agustiawan

7 hari lalu

Direktur Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Fokus Kembalikan Kerugian Negara Rp 1,77 Trliiun di Perkara Korupsi LNG Karen Agustiawan

Direktur Penyidikan KPK menyatakan tidak mengejar hukuman badan, melainkan fokus mengambil kembali uang negara yang keluar akibat korupsi LNG.


Respons Jokowi Soal Peluangnya Jadi Bagian DPA di Pemerintahan Prabowo

8 hari lalu

Presiden Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Peluangnya Jadi Bagian DPA di Pemerintahan Prabowo

Jokowi akan tetap pada rencananya pulang ke Kota Solo setelah purnatugas sebagai Presiden RI.


Jusuf Kalla Sebut Kesalahan Kader NU yang Bertemu Presiden Israel

8 hari lalu

Mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (kiri) bersama pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar, pada Jumat, 12 Juli 2024. (ANTARA/HO/rst)
Jusuf Kalla Sebut Kesalahan Kader NU yang Bertemu Presiden Israel

Jusuf Kalla menyinggung lima kader NU yang tersenyum saat bertemu dengan Presiden Israel. Senyum itu tergambar dari foto mereka di media sosial.


JK Sebut Rencana Jadikan Wantimpres Menjadi DPA Harus Ubah Konstitusi

8 hari lalu

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (kedua kanan), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kedua kiri) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
JK Sebut Rencana Jadikan Wantimpres Menjadi DPA Harus Ubah Konstitusi

JK menampik rencana perubahan dari Wantimpres menjadi DPA karena berhubungan dengan Orde Baru.


Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan LNG, KPK Periksa 2 Eks Dirut Pertagas Niaga

8 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan LNG, KPK Periksa 2 Eks Dirut Pertagas Niaga

KPK memeriksa dua saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina pada periode 2011 hingga 2024.


KPK Sudah Ajukan Banding Vonis Karen Agustiawan di Perkara Korupsi LNG

12 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sudah Ajukan Banding Vonis Karen Agustiawan di Perkara Korupsi LNG

Jaksa penuntut umum dari KPK resmi mengajukan banding vonis Karen Agustiawan di kasus korupsi LNG.