Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LPSK Masih Kaji Permohonan Perlindungan Staf Hasto Kristiyanto

image-gnews
Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tim penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK karena menyita satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel serta buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto. TEMPO/Imam Sukamto
Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tim penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK karena menyita satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel serta buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menerima permohonan perlindungan yang diajukan staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, terkait penyitaan barang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, mengatakan pihaknya masih mengkaji lebih jauh terkait hal tersebut. “Permohonan yang diajukan (oleh Kusnadi) juga akan dilihat lebih jauh sifat penting keterangan untuk mengungkap suatu tindakan pidana sesuai UU 31/2014,” ujar Sri ketika dihubungi, Ahad, 30 Juni 2024. 

Oleh karena itu, Sri mengklaim pihaknya belum memutuskan apakah akan memberi perlindungan atau tidak. “Iya masih belum diputuskan,” tuturnya. 

Menurut dia, permohonan yang diajukan Kusnadi merupakan perlindungan atas hak prosedural. “Lebih pada proses penggeledahan dan penyitaan yang menurut kuasa hukumnya tidak sesuai prosedur,” kata dia. 

Dia juga mengatakan bahwa pihaknya masih akan membahas permohonan itu, termasuk peluang memberikan perlindungan dalam bentuk lain kepada Kusnadi. Sebab, kuasa hukum Kusnadi mengajukan permohonan perlindungan pendampingan dan perlindungan fisik. 

“Nah ini juga akan dilihat lagi. Jika pun ada perlindungan lain yang dimintakan, LPSK tetap harus melihat kembali adanya sifat penting keterangan, juga ancaman yang membahayakan."

Adapun KPK mempersilakan Kusnadi melapor ke LPSK. "Semua pihak berhak untuk mengajukan perlindungan ke LPSK apabila merasa terancam," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika, Jumat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, kata Tessa, KPK yakin LPSK memiliki kriteria-kriteria mana saja yang membuat seseorang layak untuk diberikan perlindungan. Karena itu dia meminta awak media menanyakan langsung kepada LPSK. "Kami juga mengimbau kepada saudara Kusnadi untuk menyampaikan fakta yang sebenar-benarnya, kalau seandainya ada ancaman-ancaman kepada yang bersangkutkan," ujarnya.

Dia menggarisbawahi bahwa KPK tidak memiliki informasi apa-apa tentang bentuk ancaman yang diterima Kusnadi. "Jadi bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutkan," ucap Tessa.

Pada 28 Juni 2024, Kusnadi telah menyambangi kantor LPSK bersama kuasa hukumnya. Ia meminta pelindungan LPSK atas potensi kriminalisasi oleh penyidik KPK. "Kami melihat dia (Kusnadi) diperlakukan secara tidak adil, melanggar hukum, melanggar hak hukum sebagai warga negara," ujar kuasa hukum Kusnadi, Ronny Talapessy, dalam keterangan resminya.

Ronny menjelaskan Kusnadi tak ada kaitannya dengan perkara hukum Harun Masiku. Namun, Kusnadi dijebak oleh penyidik KPK dan kemudian digeledah dan dilakukan perampasan properti milik pribadi dan buku milik partai. "Dan diperlakukan secara semena-mena tidak sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada," kata Ronny.

Pilihan Editor: KPK Persilakan Staf Hasto Kristiyanto Lapor ke LPSK: Sampaikan Fakta yang Sebenarnya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ribka Tjiptaning Sindir Jokowi: Sudah Lupa PDIP, Salah Minum Obat atau Bagaimana?

1 jam lalu

Anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning P, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Ribka Tjiptaning, diperiksa sebagai saksi didalami kaitan mitra kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Kemenaker untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman, dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Ribka Tjiptaning Sindir Jokowi: Sudah Lupa PDIP, Salah Minum Obat atau Bagaimana?

Politikus PDIP Ribka Tjiptaning, menyindir Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal asal usulnya sebelum menjabat menjadi orang nomor satu di Indonesia.


KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

1 jam lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku seusai penyidik memeriksa saksi Dona Berisa.


KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

2 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

KPK menyebutkan tindak pidana korupsi ini dilakukan Terbit bersama-sama dengan Iskandar Perangin Angin (IPA) yang merupakan kakak kandungnya.


PDIP Gelar Diskusi Soal Kudatuli, Apa Itu?

3 jam lalu

Sejumlah pengurus teras DPP PDI Perjuangan menggelar tabur bunga untuk memperingati Peristiwa Kudatuli di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Juli 2021. Istimewa.
PDIP Gelar Diskusi Soal Kudatuli, Apa Itu?

PDIP menggelar diskusi bertajuk, Kudatuli, Kami Tidak Lupa, dalam rangka memperingati peristiwa 27 Juli 1996.


Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

6 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

KPK telah melarang empat orang berpergian ke luar negeri dalam penyidikan kasus korupsi di Pemkot Semarang, termasuk Hevearita dan suaminya.


Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

13 jam lalu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper keluar usai menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jumat, 19 Juli 2024. Foto: ANTARA/Zuhdiar Laeis
Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

KPK telah menggeledah sejumlah lokasi di Kota Semarang, yakni kantor Wali Kota Semarang dan rumah pribadi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti.


Teguh Prakosa Dilantik Jadi Wali Kota Solo Gantikan Gibran

15 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bersama Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Solo, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam rapat tersebut DPRD Kota Solo memutuskan dan mengusulkan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo serta mengusulkan Wakil Wali Kota Teguh Prakosa untuk menggantikan Gibran sebagai Wali Kota. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Teguh Prakosa Dilantik Jadi Wali Kota Solo Gantikan Gibran

Teguh Prakosa dilantik menjadi Wali Kota Solo menggantikan Gibran Rakabuming Raka di Gedung Gradhika Bakti Praja komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah.


Jadi Tidaknya PDIP Usung Ahok ke Pilgub Jakarta Tunggu Rapat yang Dipimpin Megawati

17 jam lalu

(kika) Calon Wagub DKI Jakart Basuki Tjahaja Pernama (Ahok) bersama ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputr. TEMPO/Dasril Roszandi
Jadi Tidaknya PDIP Usung Ahok ke Pilgub Jakarta Tunggu Rapat yang Dipimpin Megawati

Said Abdullah mengatakan keputusan mengusung Ahok di Pilgub Jakarta masih menunggu rapat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri


KPK Bantah Intervensi Politik dalam Penanganan Perkara Harun Masiku yang Seret Nama Hasto Kristiyanto

18 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
KPK Bantah Intervensi Politik dalam Penanganan Perkara Harun Masiku yang Seret Nama Hasto Kristiyanto

KPK membantah adanya intervensi politik dalam tindak lanjut perkara Harun Masiku yang menyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.


Saat PDIP Dukung Ketua Golkar NTB Maju di Pilkada Kota Mataram

18 jam lalu

Ketua DPD PDIP NTB, Rachmat Hidayat menyerahkan surat tugas kepada Mohan Roliskana untuk maju sebagai bakal calon Wali Kota Mataram di Kantor DPD PDIP NTB di Mataram, Kamis (18/7/2024). (ANTARA/Nur Imansyah).
Saat PDIP Dukung Ketua Golkar NTB Maju di Pilkada Kota Mataram

PDIP meminta Mohan Roliskana menjalin komunikasi dengan partai lain agar dapat berkoalisi di Pilkada Kota Mataram.