Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terancam Diusir dari Rumah Dinas di Pondok Karya, 52 Keluarga Purnawirawan Polri Mengadu Ke Komnas HAM

image-gnews
Sejumlah keluarga pensiunan Polri yang terancam diusir Yanma Polri datangi kantor Komnas HAM, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Sejumlah keluarga pensiunan Polri yang terancam diusir Yanma Polri datangi kantor Komnas HAM, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) bersama 52 keluarga purnawirawan Polri yang tinggal di perumahan Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan, mendatangi kantor Komnas HAM untuk membuat laporan dan audiensi meminta keadilan Polri. "Untuk membuat laporan supaya hak-hak masyarakat sekitar 52 kepala keluarga ini terpenuhi atas hak tempat tinggalnya secara layak," ujar Ganda Sihite Pendamping Hukum/staf Bantuan Hukum PBHI di kantor Komnas HAM, Jakarta, pada Senin, 8 Juli 2024.

Salah satu warga Pondok Karya, Emmy bercerita pada 1960 orang tuanya bekerja sebagai anggota Brimob sudah menempati perumahan tersebut. Emmy sebagai perwakilan warga Pondok Karya mengisahkan dulu di sana tidak ada fasilitas listrik dan air. "Bahkan banjir, kemudian jalanan sangat jelek," ujar Emmy.

Sampai pada 6 November 2023, terbit surat dari dari Pelayanan Markas Polri (YANMA POLRI) nomor: B1323/TUK.3.1.5./Yanma. Surat tersebut ditujukan kepada penghuni rumah Pondok Karya yang berisikan rumah dinas Polri Pondok Karya merupakan rumah dinas golongan Il yang hanya diperuntukkan bagi Pegawai Negeri pada Polri. Apabila telah berhenti atau pensiun, rumah dinas tersebut wajib dikembalikan kepada Polri c.q Yanma Polri.

Putra putri yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri pada Polri tidak berhak menempati rumah dinas Polri. Berkaitan dengan hal tersebut, Polri mengimbau kepada penghuni rumah dinas untuk mengembalikan rumah itu. "Diberikan kesempatan selama 30 hari terhitung sejak tanggal diterbitkan surat ini," demikian petikan surat tersebut. Surat itu ditandatangani Kepala Pelayanan Markas Polri, Komisaris Besar Yudhi Sulistianto Wahid.

Emmy mengatakan surat itu sangat menyakiti hati dan sejumlah warga yang terancam diusir. Sebab, rumah itu akan disita tanpa pesangon. Dia menyatakan orang tuanya berjuang dari nol sampai jadi rumah yang sekarang tapi tidak dihargai perjuangannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komnas HAM menyatakan akan memberikan surat perlindungan kepada para warga.  "Paling lambat Rabu pagi sudah dapat suratnya," ujar Komisioner Pengaduan Komnas HAM Hari Kurniawan," ujar Hari.

Mochamad Firly Fajrian

Pilihan Editor: Ada Jelaga di Saluran Pernapasan dan Pencernaan pada Jenazah Wartawan Tribrata TV

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

8 jam lalu

Kapolres Nduga, AKBP V. J. Parapaga mengatakan situasi di Kabupaten Nduga, Papua kembali aman pasca konflik antar kelompok. Tim keamanan tetap melakukan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan sejak Minggu, 18 Februari 2024. Foto: Humas Polda Papua
Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Jokowi menarik seluruh pasukan TNI-Polri non-organik di Papua. Pendekatan keamanan dinilai tak efektif.


107 Calon Lolos Seleksi Administrasi Kompolnas 2024-2028, dari Purnawirawan Polri, TNI, hingga Wiraswasta

9 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto jumpa pers selepas mengumumkan sembilan nama anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Periode 2024-2028 di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
107 Calon Lolos Seleksi Administrasi Kompolnas 2024-2028, dari Purnawirawan Polri, TNI, hingga Wiraswasta

Pansel Kompolnas mengumumkan terdapat 107 orang yang lolos tahap verifikasi administrasi calon anggota Kompolnas periode 2024-2028.


Ditsiber Polri Bongkar Eksploitasi Seksual Anak Lewat Grup Telegram Premium Place

9 jam lalu

Polri ungkap kasus eksploitasi seksual lewat telegram yang melibatkan anak dibawah umur, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Jihan Riatiyanti
Ditsiber Polri Bongkar Eksploitasi Seksual Anak Lewat Grup Telegram Premium Place

Dari total 1.962 orang yang dijajakan di grup telegram itu, Polri baru mengidentifikasi 19 orang yang masuk katagori di bawah umur.


OPM Tuduh TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Komnas HAM Akan Turun Tangan Memeriksa

1 hari lalu

Kendaraan milik TNI-Polri di bakar massa saat kerusuhan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Foto: ANTARA/HO/Dokumentasi
OPM Tuduh TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Komnas HAM Akan Turun Tangan Memeriksa

OPM menuding TNI telah salah tembak 3 warga sipil di Papua. Kondisi itu memicu aksi kemarahan warga. Komnas HAM bakan turun tangan memeriksa.


Investasi Fiktif Menyeret Anak Polisi di Bogor, Kasat Reskrim Ungkap Kasusnya Naik ke Penyidikan

1 hari lalu

Kasat Reskrim bersama Kepala Polresta Bocor, memberikan keterangan atas beberapa kasus yang dirilis di Mapolres Kota Bogor Jl. Kapt. Muslihat, Kota Bogor. Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/M.A MURTADHO
Investasi Fiktif Menyeret Anak Polisi di Bogor, Kasat Reskrim Ungkap Kasusnya Naik ke Penyidikan

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan korban, ujar Luthfi, ternyata memang tidak ada proyek yang dijanjikan alias investasi fiktif.


Badan Helikopter Polri yang Jatuh di Belitung Ditemukan, Operasi SAR Fokus Cari Jenazah Pilot AKP Arif Rahman Saleh

3 hari lalu

Tim Search And Rescue (SAR) gabungan kembali memulai operasi pencarian puing Helikopter BO-105 P-1103 milik Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri yang jatuh di Perairan Manggar Kabupaten Belitung Timur dua tahun lalu atau tepatnya pada Ahad, 27 November 2022. Dokumentasi Tim SAR.
Badan Helikopter Polri yang Jatuh di Belitung Ditemukan, Operasi SAR Fokus Cari Jenazah Pilot AKP Arif Rahman Saleh

Ia menyebutkan target utama penyelaman kali ini berfokus terhadap pilot yang berada di dalam helikopter.


Tim SAR Selami Lokasi Penemuan Puing Helikopter Polri yang Jatuh di Belitung Timur 2 Tahun Lalu

3 hari lalu

Tim Search And Rescue (SAR) gabungan kembali memulai operasi pencarian puing Helikopter BO-105 P-1103 milik Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri yang jatuh di Perairan Manggar Kabupaten Belitung Timur dua tahun lalu atau tepatnya pada Ahad, 27 November 2022. Foto/istimewa
Tim SAR Selami Lokasi Penemuan Puing Helikopter Polri yang Jatuh di Belitung Timur 2 Tahun Lalu

Pilot helikopter AKP Arif Rahman Saleh menjadi satu-satunya korban yang jenazahnya belum ditemukan hingga saat ini.


Amnesty Interantional Minta Komnas HAM Investigasi Penembakan di Puncak Jaya

4 hari lalu

Perwakilan koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi dan anti korupsi; (dari kanan) mantan Pimpinan KPK Saut Situmorang, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan Kabid Riset dan Advokasi Kebijakan Publik LBH-AP PP Muhammadiyah Gufroni saat melayangkan surat terbuka kepada MK, pada Kamis, 4 April 2024 di Gedung MK. Mereka mendorong Presiden Jokowi dipanggil dalam sidang PHPU Pilpres 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Amnesty Interantional Minta Komnas HAM Investigasi Penembakan di Puncak Jaya

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Komnas HAM investigasi mendalam atas penembakan 3 warga di Puncak Jaya.


Amnesty Internasional Desak Pemerintah dan Komnas HAM Usut Penembakan 3 Warga Kampung Karubate Papua

4 hari lalu

Ilustrasi penembakan. dentistry.co.uk
Amnesty Internasional Desak Pemerintah dan Komnas HAM Usut Penembakan 3 Warga Kampung Karubate Papua

Amnesty Internasional menegaskan tindakan anggota TNI yang menembak tiga warga Kampung Karubate Papua tidak dapat dibenarkan dan harus segera diusut.


Polisi Tangkap Satu Lagi Tersangka Jaringan Online Scam Internasional yang Beroperasi di Dubai

4 hari lalu

Konferensi pers kasus penipuan daring internasional dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskim mengungkap adanya jaringan online scam internasional yang dioperasikan dari Dubai. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polisi Tangkap Satu Lagi Tersangka Jaringan Online Scam Internasional yang Beroperasi di Dubai

Total kerugian yang diakibatkan operasi online scam dari jaringan internasional tersebut mencapai Rp 1,5 triliun.