Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Usai Kosongkan Kantor PKBI, Ini Rencana Kemenkes

image-gnews
Penggusuran paksa kantor PKBI di Jalan Hang Jebat Jaksel (Sumber: Eko Maryadi, Direktur Eksekutif PKBI)
Penggusuran paksa kantor PKBI di Jalan Hang Jebat Jaksel (Sumber: Eko Maryadi, Direktur Eksekutif PKBI)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan rencana penggunaan lahan usai mengosongkan kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di Jalan Hang Jebat, Jakarta Selatan. Pengosongan kantor PKBI itu sempat menimbulkan polemik.

Tenaga Ahli Bidang Hukum Kemenkes Misyal Achmad mengatakan aset tersebut akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. "Kami akan bangun untuk menunjang kinerja Kementerian Kesehatan," kata dia saat ditemui Tempo di kantor Ditjen Tenaga Kesehatan, Jakarta Selatan pada Rabu, 10 Juli 2024.

Namun, dia tak membeberkan lebih gamblang ihwal penggunaan aset tersebut. Misyal menuturkan aset yang menjadi sengketa dengan PKBI adalah milik Kementerian Kesehatan. Ini berdasarkan sertifikat tanah milik Kemenkes.

Selama ini Kemenkes tak bisa menggunakan aset itu secara produktif. Padahal Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab.

"Makanya sekarang di era Pak Menteri ini (Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin), Pak Menteri banyak melakukan penertiban terhadap aset-aset milik Kementerian Kesehatan," ujar Misyal.

Sebelumnya, PKBI dalam keterangan resminya menyatakan ada penggusuran paksa di kantor mereka. Ini dilakukan oleh aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polri, hingga TNI.

Pantauan Tempo di lokasi, Rabu pagi sekitar pukul 09.00, empat buah truk parkir di halaman kantor PKBI. Berbagai perabotan, mulai dari meja, kursi, hingga kasur dari kantor PKBI dipindahkan ke truk itu. 

Setelah penuh, truk berlalu satu demi satu. Beberapa saat kemudian, datang truk berikutnya. Secara total, ada sekitar 15 truk yang datang untuk mengangkut barang-barang PKBI.

Puluhan aparat dengan seragam berbeda tampak menyaksikan proses pemindahan tersebut. Sebagian dari mereka duduk di trotoar di seberang jalan kantor PKBI, sisanya berada di area halaman.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Eksekutif PKBI Eko Maryadi mengatakan sudah mendapatkan informasi eksekusi sejak malam sebelumnya. "Saya tidak mengira mereka mempersiapkan proses penggusuran dan pengusiran sedemikian masif," kata Eko saat ditemui Tempo di kantor PKBI, Jakarta Selatan. 

Dia menjelaskan sejak pukul 07.00 ratusan aparat mendatangi kantor PKBI yang terletak di Jalan Hang Jebat ini. Eko dan rekan-rekannya lalu mencoba bernegosiasi dengan perwakilan Kemenkes, serta Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang turut hadir.

"Tapi semuanya menganggap bahwa ini masalah hukum sudah selesai, hari ini kami diperintahkan melakukan eksekusi," tutur Eko.

Dia pun mempertanyakan jalannya eksekusi ini. Sebab, tidak ada surat eksekusi dari pengadilan. Apalagi PKBI masih mengajukan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung. Selain itu, putusan pengadilan di berbagai tingkatan adalah non-executable atau tidak bisa dieksekusi.

"Bahwa tanah ini milik negara, iya. Bahwa tanah ini dikuasai sertifikat hak pakainya oleh Kemenkes, iya. Tapi PKBI sudah menempati ini dari tahun 1970," ucap Eko.

Dia menuturkan PKBI memiliki hak penggunaan tanah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DCI Djakarta tanggal 25 April 1970 Nomor Ad.7/2/34/70. Eko pun meminta pihak Kemenkes membawa surat keputusan eksekusi dari pengadilan, baru PKBI akan pindah dengan sukarela. "Tapi jangan seperti ini, jangan kami digeruduk kayak maling, kami bukan maling, kami penghuni sah," tutur Eko.

Pilihan Editor: Komisi Yudisial Pelajari Putusan Bebas Eks Bupati Langkat dalam Kasus TPPO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PKBI Buka Posko Darurat Usai Kantornya Dikosongkan Aparat Gabungan

7 jam lalu

Penggusuran paksa kantor PKBI di Jalan Hang Jebat Jaksel (Sumber: Eko Maryadi, Direktur Eksekutif PKBI)
PKBI Buka Posko Darurat Usai Kantornya Dikosongkan Aparat Gabungan

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) membuka posko darurat usai kantor PKBI dikosongkan dan disegel aparat gabungan.


Top 3 Hukum: Saksi Aep di Kasus Pegi Setiawan Diduga False Confession, Rencana Kemenkes Usai Kosongkan Kantor PKBI

4 hari lalu

Aep saksi kasus Vina Cirebon. Foto : Youtube
Top 3 Hukum: Saksi Aep di Kasus Pegi Setiawan Diduga False Confession, Rencana Kemenkes Usai Kosongkan Kantor PKBI

Status tersangka Pegi Setiawan atas kasus pembunuhan Vina Cirebon dicabut melalui putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung.


Korban Tewas di Gaza Jadi 38.295 karena Israel Membunuh 52 Warga

5 hari lalu

Masyarakat yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam dan Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis menggelar aksi stop the war on gaza untuk peringatan 100 hari genosida gaza pada Sabtu, 13 Januari 2024 di Kedubes Amerika Serikat, Jakarta Pusat. Bertepatan 115 hari agresi Israel di Jalur Gaza, Palestina, massa menuntut genjatan senjata permanen. Dalam perang yang sudah berlangsung 3 bulan 5 hari tersebut, sebanyak 23.708 orang sipil Palestina meninggal dunia, lebih dari 60 ribu orang luka-luka. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Korban Tewas di Gaza Jadi 38.295 karena Israel Membunuh 52 Warga

Sebanyak 52 warga Palestina tewas dalam serangan di Jalur Gaza pada Rabu, 10Juli 2024. Sedangkan korban luka 208 orang


Momen Rektor Unair dan Dekan FK Unair Berpelukan Setelah SK Kontroversial Dicabut

5 hari lalu

Foto kolase kasus pencopotan Dekan FK Unair:. Searah jarum jam: Menkes Budi Gunadi Sadikin mendatangkan dokter asng dari Saudi untuk operasi jantung gratis, Dekan FK Unair Prof Budi Santoso menyatakan menolak kedatangan dokter asing sehingga diberhentikan. Demo civitas akademika FK Unair menolak pencopotan Dekan. Rektor M Nasih membatalkan pencopotan Budi Santoso . (Dok. Kemenkes, FK Unair,, ANTARA, Tempo/HANAA SEPTIANA)
Momen Rektor Unair dan Dekan FK Unair Berpelukan Setelah SK Kontroversial Dicabut

Menurut Rektor Unair Prof Mohammad Nasih, masalah internal seperti pencopotan dekan (Dekan FK Unair) adalah hal biasa di kampus. "Tidak usah baperan."


Aparat Gabungan Kosongkan Kantor PKBI, Buntut Konflik dengan Kemenkes

6 hari lalu

Pengosongan kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di Hang Jebat, Jakarta Selatan pada Rabu, 10 Juli 2024. Pihak PKBI menuding eksekusi dilakukan secara paksa. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Aparat Gabungan Kosongkan Kantor PKBI, Buntut Konflik dengan Kemenkes

Aparat gabungan mengosongkan Kantor PKBI di Jalan Hang Jebat, Jakarta Selatan. Kantor itu menjadi obyek konflik antara PKBI dengan Kemenkes.


Hiruk Pikuk Dekan FK UNAIR Diberhentikan dan Diangkat Kembali, Apa Ketentuan dan Syarat Pemberhentian Dekan?

6 hari lalu

Rektor Unair, Prof Nasih (kanan) kembali angkat Prof Bus (kiri) menjadi Dekan Unair, Rabu 9 Juli 2024. Foto: HANAA SEPTIANA/TEMPO
Hiruk Pikuk Dekan FK UNAIR Diberhentikan dan Diangkat Kembali, Apa Ketentuan dan Syarat Pemberhentian Dekan?

Publik soroti pemecatan Dekan FK Unair Budi Santoso, kemudian telah diangkat kembali. Bagaimana ketentuan pemberhentian dekan?


Kembali Jadi Dekan FK Unair, Prof Bus Akan Tetap Kritis tapi dengan Cara Berbeda

6 hari lalu

Prof Bus (batik hitam-kiri) didampingi oleh Advokat LBH Surabaya, Jauhar Kurniawan (kanan) dan Perwakilan KIKA, Satria Unggul (belakang) sampaikan surat keberatan terkait pemberhentiannya dari jabatan Dekan FK Unair, Senin 8 Juli 2024. HANAA SEPTIANA/Tempo
Kembali Jadi Dekan FK Unair, Prof Bus Akan Tetap Kritis tapi dengan Cara Berbeda

Dekan FK Unair Budi Santoso mengatakan akan tetap kritis soal kebijakan pemerintah setelah meminta maaf dan mengaku sempat kelewatan berpendapat.


Prof Bus Jadi Dekan FK Unair Lagi, Bagaimana dengan Sikap Melawan Dokter Asing Kemenkes?

6 hari lalu

Rektor Unair, Prof Nasih (kanan) kembali angkat Prof Bus (kiri) menjadi Dekan Unair, Rabu 9 Juli 2024. Foto: HANAA SEPTIANA/TEMPO
Prof Bus Jadi Dekan FK Unair Lagi, Bagaimana dengan Sikap Melawan Dokter Asing Kemenkes?

Setelah merangkul dan menyebutnya sahabat, Rektor Nasih memperingatkan Dekan FK Unair soal kebebasan berpendapat. Apa kata Prof Bus?


Pemecatan Dekan FK Unair, Prof Bus: Tidak Ada Alasannya di SK

7 hari lalu

Sejumlah sivitas akademika membentangkan poster saat aksi di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 4 Juli 2024. Aksi yang dilakukan sivitas akademika FK Unair, guru besar dan sejumlah dokter itu menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya mendesak pihak rektorat agar jabatan Prof. Dr. dr. Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dikembalikan sampai masa jabatannya berakhir. ANTARA/Didik Suhartono
Pemecatan Dekan FK Unair, Prof Bus: Tidak Ada Alasannya di SK

Benarkah pemecatan Dekan FK Unair karena menolak kebijakan Kemenkes tentang dokter asing?


Akui Mahalnya Harga Obat di Indonesia, Menkes: Akan Dicari Penyebabnya Apa

7 hari lalu

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin saat Rakor Tingkat Menteri Tindak Lanjut Dukungan Bantuan Kemanusiaan Akibat Bencana Tanah Longsor di Prov. Enga, Papua Nugini di Kemenko PMK, Jakarta, 1 Juli 2024. Budi Gunadi Sadikin, pihaknya telah menyediakan lima kelompok bantuan kesehatan. Kelompok pertama berupa obat-obatan sebanyak 44 paket, kedua berbentuk makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, ketiga merupakan obat-obatan khusus untuk malaria, keempat adalah hygiene kit atau perlengkapan kesehatan sebanyak 665 paket, dan bantuan water purifier (penjernih air) karena air bersih diperlukan di sana. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Akui Mahalnya Harga Obat di Indonesia, Menkes: Akan Dicari Penyebabnya Apa

Menteri Kesehatan masih mencari solusi terbaik dari persoalan tingginya harga obat di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga.