Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lolos Tes Tulis Capim KPK, Simak Perjalanan Karier Johan Budi

image-gnews
Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi memberikan keterangan pers terkait pengadaan gorden di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022. Sebelumnya, Kesekjenan DPR menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp48,7 miliar untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Ketua BURT DPR RI Johan Budi memberikan keterangan pers terkait pengadaan gorden di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022. Sebelumnya, Kesekjenan DPR menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp48,7 miliar untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Anggota DPR Johan Budi Sapto Pribowo masuk daftar 40 kandidat yang lolos tes tulis calon pimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK). Pada saat ini, Johan Budi adalah seorang anggota DPR. 

Pengumuman nama-nama capim KPK yang lolos tes tulis itu diumumkan melalui surat nomor 37/PANSEL-KPK/07/202. Dokumen tersebut dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) pada Rabu, 24 Juli 2024. 

"Pelamar seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yang namanya tercantum pada lampiran I pengumuman ini dinyatakan lulus seleksi administrasi," Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh, dikutip Ahad, 11 Agustus 2024. 

Ada total 40 orang yang lolos tes tulis capim KPK. Salah satunya adalah Johan Budi Sapto Pribowo. Berikut merupakan rekam jejak kariernya:

1. Peneliti Lembaga Minyak and dan Gas Bumi

Dikutip dari laman web DPR, Johan pernah menjadi bagian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi di Lembaga Minyak dan Gas Bumi pada 1992 hingga 1996.

2. Jurnalis

Sejak 1994 hingga 2005, Johan menekuni kariernya sebagai sebagai jurnalis. Johan pernah menjadi Kolumnis Harian Media Indonesia dari 1994 hingga 1999. Dia juga merupakan reporter dan editor Forum Keadilan dari 1995 hingga 2000. Kemudian, pada 2000 hingga 2005, Johan Budi bekerja di Tempo. Selepas dari Tempo, Johan Budi tidak lagi berkarier sebagai jurnalis.

Sebelumnya, di bidang jurnalistik, Johan pernah menjalani kursus Public Relations dan Jurnalistik di Mahkamah Agung pada 1977 dan kursus Jurnalistik dan Public Relations Universitas Indonesia pada 1988. Dia juga sempat mengambil kursus Jurnalistik Cetak dan Televisi di Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) & ABC News Melbourne, Australia pada 2002.

3. KPK

Johan Budi memulai kariernya Direktorat Pendidikan dan Layanan Masyarakat KPK pada 2005. Dia kemudian menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK pada 2009 sebagai juru bicara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Johan telah menjadi Juru Bicara KPK sejak tahun 2006, tiga tahun setelah KPK didirikan pada Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dia juga pernah menjabat sebagai Juru Bicara dan Direktur Pendidikan dan Layanan Masyarakat KPK pada 2008-2009. Pada 2009 Johan menjabat sebagai Kepala Biro Humas KPK.

Selain itu, Johan Budi pernah menjadi Pelaksana Tugas atau Plt pimpinan KPK pada 2015. Saat itu Johan menggantikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang diberhentikan lantaran keduanya menyandang status sebagai tersangka. Dia juga pernah menjadi Deputi Pencegahan KPK, hingga Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.

4. Staf Khusus Kepresidenan

Pada 12 Januari 2016, Johan Budi ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Staf Khusus Presiden. Pemilihan Johan Budi sebagai Staf Khusus Presiden, karena pengalamannya. Penunjukan Johan Budi membuat Jokowi memiliki empat staf khusus. Tiga orang lain yang menjabat sebagai staf khusus, yaitu Ari Dwipayana, Sukardi Rinakit, dan Lenis Kogoya.

5. Anggota DPR

Johan Budi masuk ke dunia politik dan ikut pesta Pemilihan Legislatif pada 2019, dengan bergabung menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Karena melanjutkan kariernya sebagai anggota DPR, dia mengundurkan diri sebagai Staf Khusus Presiden.

HENDRIK KHOIRUL | SUKMA KAMTHI berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Persiapan HUT RI ke-79 di IKN, Kakorlantas Tinjau Pengamanan Rute Lalu Lintas ke Istana Negara


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

14 jam lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas dalam konferensi pers terkait naturalisasi di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 19 September 2024.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM turut berkontribusi dalam upaya meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui naturalisasi. TEMPO/Ilham Balindra
Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.


Soal Tambahan Anggaran, Anggota DPR Minta Natalius Pigai Fokus Jalankan Fungsi Koordinasi

3 hari lalu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kiri) bersama Wakil Menteri HAM Mugiyanto (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). . ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Soal Tambahan Anggaran, Anggota DPR Minta Natalius Pigai Fokus Jalankan Fungsi Koordinasi

Menteri HAM Natalius Pigai meminta tambahan pegawai dari 188 orang menjadi 2.544 pegawai. Anggaran pun minta dinaikkan.


Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

3 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

Selain nama-nama pimpinan yang belum masuk, kata Adies, hambatan lainnya adalah karena Komisi XII DPR ini komisi yang baru.


Mantan Ketua KPK Abraham Samad Sarankan Presiden Prabowo Subianto Segera Seleksi Ulang Capim KPK

3 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto berdiri di sunroof Pindad Maung Garuda saat tiba di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Mantan Ketua KPK Abraham Samad Sarankan Presiden Prabowo Subianto Segera Seleksi Ulang Capim KPK

Presiden Prabowo Subianto diminta segera membentuk panitia seleksi Capim KPK.


Komisi XIII DPR Janji Segera Bahas RUU PPRT

4 hari lalu

Koalisi masyarakat sipil membentangkan poster saat memasuki hari kelima berdemo dengan tuntutan mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah 20 tahun menggantung di DPR di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa 17 September 2024. Aksi ini masih terus dijalankan setiap hari hingga 20 September 2024. Pendemo menilai September adalah waktu yang tepat untuk mengesahkan RUU PPRT sebelum pelantikan anggota DPR RI periode berikutnya. TEMPO/Subekti.
Komisi XIII DPR Janji Segera Bahas RUU PPRT

Menurut Willy Aditya, tidak ada alasan untuk menunda pengesahan RUU PPRT.


Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

6 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

JPPI menilai anggaran pendidikan 20 persen digunakan secara suka-suka oleh pemerintah.


Wakil Ketua Baleg DPR Sebut Kans RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Masih Dikaji

6 hari lalu

Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Integritas Nasional (AMINAS) menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin, 2 September 2024. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah ini dianggap sebagai bagian krusial dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Wakil Ketua Baleg DPR Sebut Kans RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Masih Dikaji

Politikus Partai Golkar itu meminta publik untuk tidak prematur dalam menyimpulkan bahwa DPR menolak RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas.


Formappi Kritik Ketiadaan Pimpinan Perempuan di Komisi VIII yang Membidangi Urusan Perempuan dan Anak

10 hari lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Formappi Kritik Ketiadaan Pimpinan Perempuan di Komisi VIII yang Membidangi Urusan Perempuan dan Anak

Formappi menyayangkan ketiadaan perwakilan perempuan di jajaran pimpinan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat.


9 Anggota DPR RI yang Masuk Kabinet Merah Putih

12 hari lalu

Jajaran Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang baru dilantik berfoto bersama usai pelantikan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
9 Anggota DPR RI yang Masuk Kabinet Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto telah melantik para pejabat Kabinet Merah Putih. Sembilan di antaranya adalah Anggota DPR RI.


Willy Aditya Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII: Membidangi Reformasi Regulasi dan HAM

12 hari lalu

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya saat mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Badan Legislasi DPR RI mengesahkan peraturan DPR RI tentang pemberian tanda kehormatan kepada Anggota DPR RI pada akhir masa Keanggotaan yang dinilai berjasa atas pengabdian dan kesetiaannya menggaungkan suara rakyat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Willy Aditya Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII: Membidangi Reformasi Regulasi dan HAM

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII DPR.