Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Caleg PDIP Dilaporkan Istri atas Dugaan Selingkuh, Hindari Wartawan Usai Dilantik Jadi Anggota DPRD Babel

image-gnews
Terduga pelaku KDRT Imam Wahyudi kabur menghindari wartawan setelah dilantik menjadi anggota DPRD Bangka Belitung dari PDIP pada Rabu, 24 September 2024. TEMPO/Servio Maranda
Terduga pelaku KDRT Imam Wahyudi kabur menghindari wartawan setelah dilantik menjadi anggota DPRD Bangka Belitung dari PDIP pada Rabu, 24 September 2024. TEMPO/Servio Maranda
Iklan

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Imam Wahyudi, yang diduga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perselingkuhan resmi dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bangka Belitung itu menjadi salah satu dari 45 anggota DPRD yang dilantik pada hari ini, Rabu, 24 September 2024.

Pantauan Tempo, Imam Wahyudi usai prosesi seremonial pelantikan anggota DPRD sudah terlihat akan mengambil ancang-ancang untuk kabur setelah melihat sejumlah wartawan yang menunggunya untuk meminta konfirmasi terkait laporan dugaan KDRT dan perselingkuhan.

Dengan berjalan dengan cepat ditemani empat orang yang mengawalnya, Imam Wahyudi berusaha untuk kabur menuju mobilnya. Wartawan yang melihat Imam Wahyudi berusaha kabur langsung mengejar meminta konfirmasi.

Namun Imam Wahyudi tetap menolak memberikan keterangan apa pun meski sudah dicecar pertanyaan oleh wartawan. "Kelak bai lah (Nanti saja). Kayak orang lain saja kita ini," ujar Imam Wahyudi.

Imam Wahyudi berjanji akan memberikan klarifikasi terhadap kasus yang membelinya di waktu yang tepat. Dia meminta wartawan untuk bersabar. "Nanti ada waktunya. Sabarlah. Santai saja. Nanti pasti ada waktu. Tunggu saja," ujar Imam Wahyudi langsung memasuki mobilnya.

Ketua PDIP Bangka Belitung Didit Srigusjaya mengatakan permasalahan yang dihadapi Imam Wahyudi merupakan masalah pribadi dan sama sekali tidak ada hubungan dengan partai dan anggota DPR RI Rudianto Tjen. "Ini menyangkut pribadi. Saat ini beliau sudah dipanggil polisi untuk diperiksa.

Bagi PDIP, apabila terbukti mau tidak mau partai akan memberikan sanksi. Tapi yang berhak memberikan sanksi adalah DPP," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Didit mengharapkan Imam Wahyudi diberikan kesempatan dan ruang untuk berkomunikasi dengan istri dan mertuanya karena hal tersebut masalah keluarga. Bahkan Didit mengaku berencana untuk bertemu dengan istri Imam Wahyudi dan keluarganya.

"Kami akan minta maaf dan berusaha menyelesaikan secara internal. Tolong diberi ruang. Jangan digoreng-goreng terus. Jika beliau ingin meminta maaf kepada istri dan keluarga, apa salah. Tidak satu pun yang boleh menghalangi. Ini hak beliau. Gunakan azas praduga tidak bersalah," ujar dia.

Didit menuturkan pihaknya ingin persoalan Imam Wahyudi tidak dikaitkan dengan masalah politik karena dianggap terlalu naif. Kasus tersebut, kata dia, adalah murni masalah pribadi Imam Wahyudi.

"Ini masalah pribadi orang. Kita jangan terlalu bersih. Saat ini Allah SWT tutup aib kita. Semua orang punya aib hanya saja Allah SWT masih menutupnya. Mungkin sahabat saya ini kena teguran atau musibah. Tapi dalam konteks hukum, kami serahkan ke aparat yang berwenang. Partai tidak akan memberikan pendampingan hukum apabila terbukti," ujar dia.

Imam Wahyudi dilaporkan oleh istrinya Isma Safitri ke Polres Pangkalpinang terkait dugaan KDRT. Dalam laporan tersebut turut dilampirkan sejumlah bukti penganiayaan dan bukti dugaan adanya perempuan lain yang menjadi selingkuhan Imam Wahyudi.

Isma Safitri juga berencana meminta bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena merasa ditekan oleh Imam Wahyudi yang mengirimkan orang-orangnya mendesak Isma Safitri mencabut laporannya ke polisi.

Pilihan Editor: Kuasa Hukum Nikita Mirzani Ajukan Permohonan Perlindungan untuk LM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Berkas Kasus KDRT Selebgram Cut Intan Nabila Dilimpahkan ke Kejaksaan

2 jam lalu

Tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Armor Toreador Gustifante memberikan keterangan saat konferensi pers di Polres Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 14 Agustus 2024. Suami selebgram Cut Intan Nabila, Armor Toreador Gustifante tampak menunduk saat ditampilkan dalam konferensi pers. Ia dijerat pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga, penganiayaan dan kekerasan terhadap anak dengan ancaman hukuman 19 tahun penjara. TEMPO/M.A MURTADHO
Berkas Kasus KDRT Selebgram Cut Intan Nabila Dilimpahkan ke Kejaksaan

Polres Bogor telah melimpahkan berkas kasus KDRT yang dialami selebgram Cut Intan Nabila ke Kejaksaan.


Puan Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Secepatnya di Waktu yang Tepat

3 jam lalu

Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tempo/Annisa Febiola
Puan Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Secepatnya di Waktu yang Tepat

Puan Maharani mengatakan, pertemuan antara Megawati dengan Prabowo akan dilakukan secepatnya, di waktu yang tepat.


Korban KDRT Caleg Terpilih PDIP Bangka Belitung Minta Perlindungan LPSK, Hasil Visum Terbukti Ada Kekerasan

4 jam lalu

Terduga pelaku KDRT Imam Wahyudi kabur menghindari wartawan setelah dilantik menjadi anggota DPRD Bangka Belitung dari PDIP pada Rabu, 24 September 2024. TEMPO/Servio Maranda
Korban KDRT Caleg Terpilih PDIP Bangka Belitung Minta Perlindungan LPSK, Hasil Visum Terbukti Ada Kekerasan

Kuasa hukum korban KDRT itu mengatakan Isma dan ayahnya mendapat intimidasi agar mencabut laporan terhadap suaminya, Imam Wahyudi.


Puan Ungkap Peluang PDIP Gabung ke Pemerintahan Prabowo: Insyaallah, Tidak Ada yang Tak Mungkin

5 jam lalu

Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tempo/Annisa Febiola
Puan Ungkap Peluang PDIP Gabung ke Pemerintahan Prabowo: Insyaallah, Tidak Ada yang Tak Mungkin

Ketua DPP PDIP Puan Maharani bicara ada kemungkinan partainya merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran.


Sinyal PDIP Bergabung Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Partai Politik Tidak Bisa Diharapkan

8 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersenyum saat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal PDIP Bergabung Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Partai Politik Tidak Bisa Diharapkan

Pengamat menyayangkan pilihan politik PDIP apabila mereka pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.


Jokowi Perintahkan Menpan RB Siapkan Platform Online untuk Pengurusan Nikah, Perceraian, hingga Kematian

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas sebelum pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 7 September 2022. Abdullah Azwar Anas merupakan politikus PDIP yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Perintahkan Menpan RB Siapkan Platform Online untuk Pengurusan Nikah, Perceraian, hingga Kematian

Jokowi minta Menpan RB menyiapkan aplikasi online untuk pengurusan nikah, cerai, dan kematian. Bagaimana kesiapannya?


Profil Khoirudin dari Fraksi PKS Jadi Ketua DPRD Jakarta

8 jam lalu

Khoirudin dari Fraksi PKS. Foto : PKS
Profil Khoirudin dari Fraksi PKS Jadi Ketua DPRD Jakarta

Khoirudin, anggota DPRD dari fraksi PKS yang baru ditetapkan sebagai Ketua DPRD Jakarta. Ini profilnya.


Seluk-beluk Pilkada Kabupaten Bogor: Diikuti 2 Paslon hingga 3 Juta Lebih DPT

12 jam lalu

Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Rudy Susmanto-Jaro Ade mendaftar Pilkada di KPU Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/8/2024). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Seluk-beluk Pilkada Kabupaten Bogor: Diikuti 2 Paslon hingga 3 Juta Lebih DPT

Pilkada Kabupaten Bogor jadi perhatian publik. Satu paslon diusung koalisi gemuk dan paslon lainnya hanya didukung satu partai.


KPU Kabupaten Bogor Tetapkan Rudy-Ade Nomor Urut 1 dan Bayu-Musa Nomor Urut 2

13 jam lalu

Pasangan Rudy Susmanto-Ade Ruhandi dan pasangan Bayu Syahjohan-Musyafaur saat pengundian dan penetapan nomor urut di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (23/9/2024). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
KPU Kabupaten Bogor Tetapkan Rudy-Ade Nomor Urut 1 dan Bayu-Musa Nomor Urut 2

KPU Kabupaten Bogor menetapkan nomor urut bagi dua paslon yang bakal berkontestasi di Pilkada 2024.


Bobby Nasution dan Eddy Rahmayadi Dapat Nomor Urut, Ini Pesan KPU Sumut

13 jam lalu

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menetapkan pasangan Bobby Nasution-Surya nomor urut 1 dan pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri nomor urut 2 sebagai calon gubernur dan wakil gubernur wilayah setempat pada Pilkada 2024. ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean
Bobby Nasution dan Eddy Rahmayadi Dapat Nomor Urut, Ini Pesan KPU Sumut

Bobby Nasution-Surya dan Edy Rahmayadi-Hasan Basri telah mendapatkan nomor urut untuk Pilkada Sumut pada Senin malam.