TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler kanal hukum pada Rabu pagi ini dimulai dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang heran karena anggaran kementeriannya hanya Rp 64 miliar. Dia menginginkan anggaran Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM.
Berita terpopuler lain adalah Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra tak memiliki pemahaman undang-undang yang benar. Hal ini disampaikan Usman merespons ucapan Yusril soal peristiwa Mei 1998 tidak termasuk kategori pelanggaran HAM berat.
Berita terpopuler ketiga adalah istri terdakwa korupsi timah Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta, Anggraini, mengklaim seluruh aset yang disita penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan hasil dari tabungan dan investasinya bersama sang suami. Aset yang disita sebagai barang bukti tindak pidana pencucian uang (TPPU) Suparta, antara lain dua mobil dan dua rumah hingga puluhan gram emas.
Berikut 3 berita terpopuler kanal hukum pada Rabu, 23 Oktober 2024:
1. Menteri HAM Natalius Pigai Heran Anggaran Cuma Rp 60 Miliar, Berharap Dapat Rp 20 Triliun
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menginginkan anggaran Rp 20 triliun untuk kementeriannya. Saat ini, kata Pigai, Kementerian HAM hanya mendapatkan anggaran Rp 64 miliar.
Pigai menilai kementeriannya, yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, membutuhkan dana Rp 20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia. “Saya maunya anggaran itu di atas Rp 20 triliun, tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan,” kata Pigai saat mengunjungi kantor barunya di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024.
Menurut Pigai, Prabowo memiliki alasan tertentu dalam menjadikan sebuah kementerian sendiri untuk sektor HAM. “Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin,” ucap Pigai.
Maka dari itu, Natalius Pigai meminta tim transisi pemerintahan untuk merombak anggaran yang dialokasikan ke Kementerian HAM. Jika tidak, Pigai menilai visi Prabowo dalam bidang HAM tak akan terwujud. “Tidak tersampaikan kinerja visi misi Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar mantan Komisioner Komnas HAM itu.
Pigai juga sempat membahas anggaran kementerian lain, khususnya yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Diketahui, Kementerian HAM berada di bawah kementerian koordinator tersebut bersama dua kementerian lainnya, yaitu Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Natalius Pigai menyampaikan anggaran Kementerian Hukum yang dipimpin Supratman Andi Agtas mendapatkan pagu anggaran Rp 7,2 triliun. Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah Agus Andrianto memiliki pagu Rp 13,3 triliun.
Pigai mengklaim telah membicarakan anggaran yang dibutuhkan Kementerian HAM dengan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta menteri keuangan. “Saya sudah bicara langsung dengan Kepala Bappenas dan saya sudah bicara Menteri Keuangan bahwa kami akan membangun pembangunan HAM, baik fisik dan non fisik,” kata menteri HAM itu.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian merupakan langkah strategis dari Presiden Prabowo Subianto. “Suatu langkah yang sangat strategis dan luar biasa yang diambil oleh Presiden baru kita, yang baru dilantik pada 20 Oktober lalu, Pak Prabowo Subianto dan Pak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” kata Yusril saat memberi sambutan di hadapan para aparatur sipil negara (ASN) di kementerian hukum dan HAM.
Selanjutnya Amnesty International Indonesia sebut Yusril tak memiliki pemahaman UU yang benar...
