TEMPO.CO, Tangerang - Wali Kota Tangerang Wahidin Halim sedang menyiapkan surat yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan beberapa kementerian terkait penjualan Situ Cipondoh, Kota Tangerang, secara ilegal kepada pihak asing.
Wahidin menyatakan Pemerintah Kota Tangerang baru mengetahui Situ Cipondoh sudah terjual saat ada investor yang akan membudidayakan situ seluas 150 hektar itu. Menurut Wahidin, Situ Cipondoh yang mestinya dikelola Pemerintah Provinsi Banten kini sudah berpindah tangan dan bersertifikat atas nama perusahaan. ”Bahkan, kini sertifikatnya ada di Singapura," kata Wahidin Halim, Jumat, 3 Februari 2012.
Wahidin juga mempertanyakan perubahan status aset dari aset negara bisa menjadi milik perorangan. Apalagi, katanya, salah satu situ terbesar di Kota Tangerang ini menjadi lokasi konservasi lingkungan dan tandon air terbesar di kota ini. "Saya akan menyurati Gubernur Banten dan Presiden SBY agar sertifikat ini dicabut. Situ ini melayani hajat hidup orang banyak," kata Wahidin.
Selain itu, kata Wahidin, Pemerintah Kota Tangerang akan meminta Presiden mengusut pembuat sertifikat atas nama perusahaan tersebut. Sebab, situ itu bukan milik pribadi. Wahidin bahkan siap mengajak masyarakat Kota Tangerang untuk memprotes penyerobotan situ tersebut.
Selain mengirimkan surat, Wahidin berjanji akan mencari pelakunya Sebab, apapun keadaannya, sertifikat atas nama pribadi yang menguasai Situ Cipondoh harus dicabut.
Hingga saat ini, kondisi Situ Cipondoh masih ditelantarkan oleh Pemprov Banten. Bahkan, sejak 1999, situ diserobot PT Eka Paksi. Saat itu Kota Tangerang masih masuk Pemprov Jawa Barat. Menurut Wahidin, kenyataan ini menunjukkan minimnya kepedulian Pemprov Banten terhadap situ-situ di Kota Tangerang. “Bahkan, bisa dikatakan tidak ada," kata Wahidin.
Pengamatan Tempo, Situ Cipondoh di Jalan Hasyim Ashari, Cipondoh, Kota Tangerang, itu dijadikan sebagai tempat wisata air. Tapi, jika hujan deras, situ itu dipenuhi eceng gondok. Warga Cipondoh yang peduli lingkungan lah yang biasanya membersihkan situ tersebut.
Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Kota Tangerang Herry Rumawatine menyatakan persoalan pengelolaan situ merupakan permasalahan lama yang berlarut-larut. Ia menilai Pemprov Banten tidak pro-aktif. “Pemprov Banten cenderung diam. Kami mendukung langkah Wali Kota Tangerang menyurati Presiden. Kenapa aset negara sampai bisa diperjualbelikan?" kata Herry.
Untuk itu DPRD mendukung sekaligus menyarankan agar Kementrian Dalam Negeri memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kota Tangerang dan Pemprov Banten untuk membahas Situ Cipondoh.
Sementara itu, Kepala Biro Humas Provinsi Banten, Komari, mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan data-data di lapangan. "Saya belum direkomendasikan pimpinan untuk menjawab soal situ Cipondoh," kata Komari.
Komari mengatakan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Banten Muhadi sedang berada di Jakarta.
AYU CIPTA
