Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SDN Percontohan IKIP Bantah Dugaan Penyelewengan

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:SD Negeri Percontohan IKIP Rawamangun membantah dugaan penyelewengan dana di SD tersebut sebagaimana yang disampaikan beberapa pihak pekan sebelumnya. "Selama ini guru tidak menerima uang dari masyarakat, yang menghimpun Komite Sekolah, dan penggunaan dana berdasarkan kesepakatan guru, Komite, dan orangtua murid," kata Arsyad Kasmar, Ketua Komite Sekolah SDN Percontohan IKIP, Rabu (11/8). Arsyad menyampaikan bantahan itu bersama Kepala Sekolah SDN Percontohan Dra. Sulastri, dan beberapa orang guru. Sebelumnya pada Rabu (28/7) lalu dugaan penyelewengan tersebut diungkapkan salah seorang guru di SDN Percontohan IKIP, Isnety S. Drajad, Wakil Ketua I Komite Sekolah Nazaruddin Siregar, dan aktivis National Education Watch (NEW) Saras Dewi.Arsyad mengakui, dalam tahun ini komite sekolah telah berhasil mengumpulkan dana Rp 2 miliar untuk operasional sekolah, sedangkan tahun sebelumnya sekitar Rp 1,6 miliar. Menurutnya, semua dana tersebut dipergunakan untuk operasional sekolah dan membayar sebagian besar gaji guru honorer."Di sana, dari 100 pegawai, hanya ada 26 orang guru PNS dan tiga orang karyawan PNS. Sisanya, 71 orang, sebagai tenaga honorer dan digaji oleh komite sekolah," kata Arsyad. Disamping itu, tambah Arsyad, ada banyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Salah satunya adalah widya wisata yang biayanya ditanggung oleh komite sekolah. Arsyad menyatakan bahwa Nazaruddin Siregar, Wakil Ketua I Komite Sekolah, dianggap tidak mewakili komite sekolah. "Pak Nazaruddin itu di komite sekolah baru dua tahun," ujarnya.Sementara itu Kepala Sekolah SDNP Komplek IKIP, Sulastri, melalui kuasa hukumnya, Robin R Siagian, menyatakan bahwa tidak benar Saras Dewi dari National Education Watch (NEW) telah melakukan investigasi di SDN Percontohan. Mengenai ketidaktransparanan keuangan, Robin mengatakan, prosedur pengeluaran keuangan telah dilakukan secara transparan. Semua sumber dana disimpan dan dikeluarkan dari bank yang ditunjuk. Untuk pengeluaran dana juga melalui berbagai tahapan, di antaranya pengajuan proposal, kemudian disampaikan kepada komite sekolah, dan selanjutnya ke tim anggaran yang beranggotakan lima orang. Bila disetujui, maka tim anggaran memerintahkan bendahara untuk mengeluarkan dana. Apabila ditolak, proposal tersebut dikembalikan kepada pemohon.Mengenai tudingan penyimpangan dalam pembelian 50 unit AC, menurut Robin, prosedur pembelian AC merk Panasonic 2 PK, telah diinformasikan secara umum di lingkungan sekolah dan bagi yang berminat dapat melakukan penawaran. Penawaran yang masuk ke Komite Sekolah, harganya bervariasi antara Rp 5.100.000 sampai Rp 5.700.000 sehingga prosedur pembelian dianggap sudah sesuai dengan ketentuan.Sedangkan mengenai sumbangan masuk SDN Percontohan Komplek IKIP Jakarta, tidak semua orang tua siswa membayar Rp 7.000.000. Besarnya uang masuk bervariasi, sesuai dengan kemampuan orang tua siswa. Bahkan ada siswa yang tidak dikenai biaya sama sekali. Bervariasinya jumlah uang sumbangan tersebut dilakukan dalam rangka subsidi silang. Tentang dugaan penyimpangan dana Rp 52 Juta untuk pengecatan lapangan basket, menurut Robin, jumlah dana sebesar Rp 52 juta tersebut dipergunakan tidak hanya untuk mengecat lapangan basket, tetapi juga untuk melakukan renovasi sekolah, di antaranya pengecatan 25 ruang kelas, laboratorium bahasa dan komputer, lapangan basket serta untuk memperbaiki/mengganti bangku dan meja belajar yang rusak. Robin juga membantah soal pengkatrolan nilai oleh wali kelas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, katanya, ternyata telah terjadi kesalahan teknis komputer oleh wali kelas yang tidak mengerti pelaksanaan sistem penilaian yang dilakukan secara komputerisasi. Wali kelas telah mengakui kesalahannya dan melaporkan pada guru bidang studi dan kepala sekolah.Nasyirudin, guru science kelas VI yang ikut hadir dalam pertemuan, mengatakan bahwa Isnety tidak mewakili para guru yang lain. "Kami telah melakukan rapat setelah berita ini keluar dan para guru tidak ada yang sependapat dengan pernyataan Isnety," ujarnya. Karena itu, tambah Nasrudin, para guru yang lain merasa keberatan jika dikatakan bahwa Isnety telah mewakili para guru. M Fasabeni/Erwin Z - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

3 jam lalu

Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Yogyakarta Tony Spontana menaburkan bunga di nisan Nyi Hadjar Dewantara dalam peringatan hari pendidikan nasional di Taman Makam Wijaya Brata, Yogyakarta, 2 Mei 2016. Upacara dan ziarah makam tersebut dihadiri ratusan siswa/i serta keluarga besar Ki Hadjar Dewantara. TEMPO/Pius Erlangga
Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.


Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

3 jam lalu

Warga membeli seragam sekolah di Pasar Jatinegara, Jakarta, Ahad, 29 Agustus 2021. Permintaan seragam sekolah meningkat menjelang pelaksanaan sekolah tatap muka di Jakarta yang akan dimulai Senin esok, 30 Agustus 2021. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani


KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

11 jam lalu

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (tengah) bersama Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki (kedua kanan), Deputi Kementerian PPN/Bappenas Amin Almuhami (kedua kiri), Irjen Khusus Kemendagri Teguh Narutomo (kiri) dan Dirjen Dikti Kemenristek Dikti Abdul Haris (kanan), mengikuti acara peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2023 dan sosialisasi SPI Pendidikan 2024 di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. Berdasarkan hasil survey KPK, indeks Integritas Pendidikan di Indonesia mendapatkan nilai 73,70 dengan masih dijumpai beberapa temuan terkait kejujuran akademik, gratifikasi di sekolah maupun kampus hingga penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.


Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

17 jam lalu

Pawai komunitas LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender)
Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.


USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

4 hari lalu

Kampus ITB Jatinangor. Dokumentasi: ITB.
USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah


Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

5 hari lalu

Wapres terpilih yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara pembagian sepatu gratis untuk anak-anak sekolah tak mampu di SMKN 8 Solo, Jawa Tengah, Jumat, 26 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.


KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

5 hari lalu

Ilustrasi pinjaman online. Freepik
KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.


Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Calon Pendidik Tetap di Malaysia

11 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim pada acara peringatan Hari Guru Nasional 2023 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (25 November 2023). Acara ini dihadiri sekitar 7,500 guru. (ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah)
Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Calon Pendidik Tetap di Malaysia

Tenaga pendidik akan ditempatkan Kemendikbudristek di CLC yang berlokasi di perkebunan atau ladang dengan masa penugasan selama 2 tahun.


Inilah 3 Profesi yang Diyakini Bill Gates Tak Bisa Digantikan AI

15 hari lalu

Ilustrasi kecerdasan buatan atau AI. Dok. Shutterstock
Inilah 3 Profesi yang Diyakini Bill Gates Tak Bisa Digantikan AI

Pendiri perusahaan teknologi Microsoft, Bill Gates, mengatakan bahwa ada tiga profesi yang tahan dari AI. Apa saja?


Inilah Vivi, Mahasiswa Baru Termuda Unesa yang Lulus SNBP di Usia 16 Tahun

23 hari lalu

Siti Khodijah bersama anaknya, Lutviana Dwi Jannati yang menjadi peserta termuda yang lolos UNESA jalus SNBP 2024. Unesa.ac.id
Inilah Vivi, Mahasiswa Baru Termuda Unesa yang Lulus SNBP di Usia 16 Tahun

Begini kiat Vivi bisa lulus SNBP 2024 program studi Manajemen Informatika Unesa sebagai calon mahasiswa baru termuda.