Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

image-gnews
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menjadi narasumber kegiatan Dialektika Demokrasi dengan tema 'DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju'. Foto: Farhan/nr
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menjadi narasumber kegiatan Dialektika Demokrasi dengan tema 'DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju'. Foto: Farhan/nr
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan Kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR pada Selasa, 30 April 2024. Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

KPK telah mencegah 7 orang dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa itu. Pencegahan diberlakukan termasuk terhadap Sekjen DPR Indra Iskandar dan Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hiphi Hidupati.

KPK menyebut jumlah tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah dinas di Sekretariat Jenderal DPR lebih dari dua orang. "Lebih dari dua orang tersangka,” ujar Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 April 2024. 

Ali mengatakan penggeledahan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti. Dia berkata penggeledahan dilakukan di beberapa ruang kerja, termasuk ruang staf Sekjen DPR RI. "Hari ini tim penyidik KPK terus mengumpulkan alat bukti dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI," kata Ali Fikri dalam keterangan resmi, Selasa, 30 April 2024.

Profil dan kasus Indra Iskandar 

Indra Iskandar merupakan Sekretaris Jenderal DPR yang menjabat sejak 2018 sampai sekarang. Indra lahir di Jakarta, 14 November 1966. Indra menempuh pendidikan S1 di Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta jurusan Ilmu Teknik Sipil pada 1994. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Administrasi Universitas Indonesia pada 2005.

Lima belas tahun setelah lulus dari UI, Indra memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S3 Manajemen Bisnis Sekolah Bisnis IPB 2020. Kemudian, ia kembali menimba ilmu dengan mengambil program S2 Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran pada 2022.

Indra tercatat telah menjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang aktif mengabdi kepada negara sejak 1997. Awal kariernya dimulai di Sekretariat Negara. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPR, dia tercatat pernah menempati sejumlah jabatan strategis. Pada 2000-2002, ia diamanahkan untuk menjabat sebagai Kasubbag Proyek PBB Sekneg. Kemudian dia diangkat menjadi Kasubbag Perencanaan Bangunan Sekneg periode 2002-2006.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kariernya di Sekneg terus merangkak naik, hingga akhirnya dia menjabat sebagai Kepala Bagian Bangunan Sekneg 2006-2013. Selanjutnya dia menjadi Kepala Biro Umum Sekneg selama dua tahun mulai 2013 hingga 2015.

Pada 2015 hingga 2018, Indra menempati posisi sebagai Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah. Sampai akhirnya dia ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal pada 2018 sampai sekarang. 

Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, penyidik telah mengantongi nama tersangka dugaan korupsi rumah dinas DPR. "Saya tidak tahu ya siapa aja menjadi tersangka tapi sudah kita cekal. Ketika sudah dicekal berarti ada upaya paksa. Artinya, sudah ada tersangka," katanya saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Maret 2024.

Ada tujuh tersangka dugaan korupsi pengadaan peralatan rumah dinas di Setjen DPR yang ditetapkan oleh KPK, yaitu Indra Iskandar (Sekjen DPR), Hiphi Hidupati (Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI), Tanti Nugroho (Dirut PT Daya Indah Dinamika), Juanda Hasurungan Sidabutar (Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada), Kibun Roni (Direktur Operasional PT Avantgarde Production), Andrias Catur Prasetya (Project Manager PT Integra Indocabinet) dan Edwin Budiman (Swasta).

ANANDA RIDHO SULISTYA  |  MUTIA YUANTISYA | BAGUS PRIBADI

Pilihan Editor: KPK Cegah Sekjen DPR Indra Iskandar dan 6 Orang Lainnya ke Luar Negeri, Ini Dasar Hukumnya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Serahkan Keputusan Penambahan Waktu Pendaftaran Capim ke Pansel

4 jam lalu

Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
KPK Serahkan Keputusan Penambahan Waktu Pendaftaran Capim ke Pansel

Jubir KPK itu pun mengajak masyarakat peduli pemberantasan korupsi untuk ikut mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.


Nawawi Pomolango Tak Mau Ikut Seleksi Calon Pimpinan KPK, Beda Sikap dengan Nurul Ghufron

7 jam lalu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. TEMPO/Intan Setiawanty
Nawawi Pomolango Tak Mau Ikut Seleksi Calon Pimpinan KPK, Beda Sikap dengan Nurul Ghufron

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menyatakan bahwa dirinya tak ikut proses seleksi calon pimpinan atau capim KPK.


Selain Rekam Jejak Hukum, ICW Minta Pansel KPK Perhatikan Rekam Jejak Etik Calon Pimpinan

7 jam lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria (kanan) memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Selain Rekam Jejak Hukum, ICW Minta Pansel KPK Perhatikan Rekam Jejak Etik Calon Pimpinan

ICW menyinggung proses seleksi pimpinan KPK pada 2019. Ketika itu, ada nama Firli Bahuri yang telah beberapa kali menjalani dugaan pelanggaran etik.


Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Ditutup Pukul 23.59 WIB Malam Ini

7 jam lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Ditutup Pukul 23.59 WIB Malam Ini

Wakil Ketua Pansel KPK Arief Satria mengatakan, akan membuat keterangan video tengah malam nanti.


ICW Dorong Pansel KPK Coret Calon Pimpinan yang Tak Patuh LHKPN

8 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (kiri) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
ICW Dorong Pansel KPK Coret Calon Pimpinan yang Tak Patuh LHKPN

Pansel KPK harus mampu mengambil sikap tegas tersebut demi menjaga integritas para pimpinan KPK nantinya.


Hari Terakhir Pendaftaran Capim KPK, IM57+ Institute Singgung Tanggung Jawab Presiden Jokowi

10 jam lalu

(Dari kanan) Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Hari Terakhir Pendaftaran Capim KPK, IM57+ Institute Singgung Tanggung Jawab Presiden Jokowi

Terdapat empat pegawai IM57+ Institute yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.


Hari Terakhir Registrasi, 410 Orang Daftar Capim dan Dewas KPK

10 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (kiri) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Hari Terakhir Registrasi, 410 Orang Daftar Capim dan Dewas KPK

Proses penyeleksian Capim dan Dewas KPK tahun ini mendapatkan sorotan dari sejumlah elemen sipil.


Tanggapan Sudirman Said Soal Daftar Capim KPK: Saya Akan Ikut Ambil Bagian

11 jam lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Tanggapan Sudirman Said Soal Daftar Capim KPK: Saya Akan Ikut Ambil Bagian

Eks Menteri ESDM Sudirman Said buka suara soal dirinya didorong pegiat antikorupsi dan koalisi masyarakat sipil maju sebagai capim KPK.


Pendaftaran Capim KPK Ditutup Hari Ini, IM57+ Institute Minta Figur Berintegritas Mendaftar

11 jam lalu

Eks Pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute yang diwakili oleh Novel Baswedan, M Praswad Nugraha, dan Yudi Purnomo Harahap melaporkan ke Dewas KPK soal dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas pelaporannya terhadap Anggota Dewas KPK Albertina Ho, Jumat, 26 April 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Pendaftaran Capim KPK Ditutup Hari Ini, IM57+ Institute Minta Figur Berintegritas Mendaftar

Sejumlah mantan penyidik KPK yang tergabung dalam IM57+ juga berencana mendaftar capim KPK. Terhalang batasan umur.


Revisi UU KPK Dinilai Jadi Biang Kerok Sepinya Pendaftar Capim KPK

12 jam lalu

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (kiri)  memberikan rompi sebagai simbolis pelepasan roadshow bus antikorupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Bus antikorupsi adalah ikon upaya pendidikan antikorupsi yang mengunjungi puluhan kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan diproyeksikan akan terus mengunjungi ke pelosok Tanah Air. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Revisi UU KPK Dinilai Jadi Biang Kerok Sepinya Pendaftar Capim KPK

Revisi UU KPK membuat lembaga pemberantasan korupsi ini menjadi bagian dari eksekutif dan membuatnya tidak independen. Sepinya pendaftar capim KPK.