Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Menteri Koperasi Subiakto Tjakrawerdaya, tersangka kasus mark-up pembelian tanah kemungkinan akan diperiksa Polda Metro Jaya, Senin depan (18/3). "Surat panggilan untuk Subiakto sudah kita kirimkan," jelas Kepala Direktorat Reserse Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Bambang Hendarso Danuri ketika sedang menaiki tangga menuju ruang kerjanya Kamis (14/3) sore. Surat izin pemeriksaan terhadap tersangka Subiakto Tjakrawerdaja dari Presiden Megawati telah diterima Polda Metro Jaya, Rabu kemarin (13/3). Sebelumnya, pemeriksaan terhadap Subiakto terhambat surat izin Presiden sehubungan dengan statusnya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selasa (12/3) kemarin, surat tersebut diterima Polda. Namun kemudian dikembalikan lagi karena ada kekurangan administratif. Menurut Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jendral Polisi Makbul Padmanagara, di dalam surat yang dikembalikan itu tidak ditegaskan secara eksplisit bahwa polisi diberi kewenangan untuk memroses Subiakto secara hukum. Akhirnya, surat yang telah diperbaiki tersebut dikirimkan ke Polda. Subiakto dijerat tuduhan penyelewengan dana Koperasi Pegawai Departemen Koperasi (KPDK) tahun 1990. Disamping sebagai menteri, Subiakto juga menjabat Ketua Umum KPDK. Dalam kasus ini juga, Bustanil Arifin, yang saat itu menjabat Kepala Badan Urusun Logistik, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalanai tahanan rumah. Pada tahun tersebut, KPDK membeli sebidang tanah di Jalan HR Rasuna Said dari Bambang Trihatmojo seluas 4003 meter persegi seharga Rp 10 miliar. Padahal, harga sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) seharusnya Rp. 1,8 miliar.(Anggoro Gunawan-Tempo News Room)
Iklan
