TEMPO.CO, Bekasi - Serikat pekerja di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendesak kenaikan upah bulanan pada 2015 sebesar Rp 3,1 juta. Besaran upah itu naik sekitar 750 ribu atau 30 persen dari upah yang berlaku tahun ini, yakni Rp 2,4 juta per bulan.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota dan Kabupaten Bekasi Masrul Zambak mengatakan usulan kenaikan upah tersebut sedang dibahas Dewan Pengupahan Daerah. "Keputusan final sudah harus diambil sebelum 18 November nanti," ujar Masrul kepada Tempo, Selasa, 23 September 2014.
Menurut Masrul, upah Rp 3,1 juta per bulan didapat dari hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL). Dalam survei tersebut terjadi penambahan komponen KHL menjadi 84 pokok, atau bertambah dari komponen KHL tahun lalu yang hanya 60 pokok.
Penambahan komponen tersebut seperti biaya pembelian sepatu, ikan pinggang, dompet, biaya pendidikan, dan biaya lingkungan atau biaya sosial yang dihitung sebagai kebutuhan pokok pekerja lajang. "Kalau tetap menggunakan komponen 60 item tidak mungkin ada perbedaan upah dari tahun lalu, sementara realitas kebutuhan terus naik," katanya.
Meski menetapkan kenaikan upah 30 persen, angka tersebut belumlah final. Besaran upah masih bisa didiskusikan dalam perundingan tripartit antara pengusaha, buruh, dan pemerintah untuk mencari solusi besaran kenaikan upah yang ideal. "Kalau pengusaha tidak bisa 30 persen, bisa disampaikan maunya berapa," ujarnya.
Tim Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi dan Apindo Jawa Barat B. Woeryono menuturkan sekitar 3.500 pengusaha di Kabupaten Bekasi tidak mempermasalahkan usulan kenaikan upah yang diminta buruh. "Kalau sesuai dengan ketentuan, kenapa tidak," katanya.
Hanya saja, ujar Woeryono, jika upah naik, produktivitas kerja buruh mesti meningkat. "Pengusaha hanya memegang prinsip padat teknologi, padat modal, dan padat karya," imbuhnya.
HAMLUDDIN
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014
Berita terpopuler lainnya:
Istri AKBP Idha Endri Kuasai Harta Bandar Narkoba
Golkar Terbelah Hadapi Voting RUU Pilkada
Resmi, Demokrat Dukung Pilkada Langsung
Akhirnya, Jokowi Bocorkan Nama Kabinetnya