TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (KAI) membantah pihaknya mempersulit birokrasi perizinan untuk memperbaiki jalan yang rusak di perlintasan sebidang, seperti yang dituduhkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebelumnya. “Masalahnya ada pada pengaturan waktu dan keamanan,” ujar Kepala Humas Daerah Operasional I PT KAI Bambang S. Prayitno saat dihubungi pada Minggu, 29 November 2015.
Bambang menuturkan petugas baru bisa merawat rel pada pukul 00.00 hingga 03.00. Kata dia, pada jam tersebut, lalu lintas Jakarta baru lengah sehingga perawatan dapat dengan leluasa dilakukan. “Dengan demikian, perawatan cuma bisa dilakukan maksimal tiga jam per hari,” kata Bambang.
Bambang melanjutkan, perawatan tidak mungkin dilakukan pada siang, mengingat jalanan Ibu Kota yang selalu padat. Dia menjelaskan bahwa jalur kereta tidak seperti jalan raya yang bisa dibuka-tutup dan memakai jalur di sebelahnya jika jalur yang biasa digunakan tengah diperbaiki.
“Pastinya tidak mungkin siang hari karena setiap 3-5 menit sekali kereta lewat,” tuturnya. Hal inilah, kata Bambang, yang membuat birokrasi perizinan terkesan sulit dan lama.
Selain itu, Bambang melanjutkan, masalah perizinan sebenarnya merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan. Dia menjelaskan, selama ini koordinasi yang terjalin memang kurang baik. “Dari Kemenhub bisa beri izin jam sekian, sementara pada pukul tersebut tidak bisa dilakukan karena saat itu jam sibuk,” ucap Bambang.
Sebelumnya, Ahok sempat mengatakan bahwa KAI mempersulit pembangunan jalan layang dan terowongan serta mempersulit birokrasi perizinan untuk memperbaiki jalan yang rusak di perlintasan sebidang. "Perlintasan di Jalan Panjang ini, kan, hancur bantalan keretanya. Kami perbaiki dengan speed create, tujuh jam jadi. Tapi, kalau belum tujuh jam Anda lintasin, gimana? Makanya saya perlu izin. Itu yang Pak Yusmada ke KAI cek sana-sini, lama birokrasinya," ujar Ahok pada Sabtu kemarin.
Ahok menuturkan waktu perbaikan jalan di lintasan sebidang bisa dipercepat apabila izinnya mudah. "Kalau bukan tanah KAI, saya timpa langsung, enggak pakai izin. Kalau enggak izin terus pas kerja kereta lewat, gimana? Hambatannya di situ. Birokrasi lama banget," kata Ahok.
Ahok mengaku sudah berulang kali melobi pihak KAI agar proyek pembangunan jalan layang dan terowongan di perlintasan sebidang dapat segera dikerjakan. Namun, hingga kini, izin dari PT KAI belum juga didapatkannya. "Padahal sudah ketemu, langsung Pak Yusmada yang ke sana. Saya juga udah BBM (BlackBerry Messenger)-an sama dirutnya," tutur Ahok.
BAGUS PRASETIYO | ANGELINA ANJAR SAWITRI
