Imigrasi Selidiki Pekerja Cina Ilegal di Bogor dan Bekasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Konferensi pers Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham terkait operasi pengawasan terhadap orang asing, di lobi gedung Imigrasi, Kuningan, Jakarta Pusat, 1 Januari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Konferensi pers Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham terkait operasi pengawasan terhadap orang asing, di lobi gedung Imigrasi, Kuningan, Jakarta Pusat, 1 Januari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.COJakarta - Kantor Imigrasi Kelas I Bogor menolak mendeportasi 12 pekerja ilegal asal Cina yang dijaring dari dua perusahaan tambang di tengah hutan di Desa Banyu Asih, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, pekan lalu. 

    "Kami tidak mau semua warga negara asing yang ditangkap itu langsung dideportasi ke negaranya, tapi akan dilakukan penyelidikan atas pelanggaran tindak kriminal dan penegakan pro justitia," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bogor Herman Lukman, Senin, 16 Januari 2017.

    Baca juga:
    Wilayah Ini Jadi Pintu Masuk Pekerja Asing Ilegal di Jawa Barat
    Jusuf Kalla Bantah Serbuan Tenaga Kerja Cina

    Berdasarkan penyidikan petugas Kantor Imigrasi terhadap buku paspor dan dokumen yang ada, enam dari 12 orang itu datang ke Indonesia menggunakan visa bisnis. Sisanya hanya menggenggam kartu izin tinggal terbatas (kitas), yang sebagian bahkan kitas untuk wilayah di luar Bogor. 

    "Pelanggaran keimigrasian yang dilakukan warga asing itu sudah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," ujar Herman.

    Herman menuturkan penyelidikan itu juga bertujuan mengungkap latar belakang lebih komplet keberadaan warga Cina tersebut. Sejauh ini, mereka diketahui telah berada di Bogor selama tiga bulan setelah masuk dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

    Awal tahun ini, petugas Imigrasi juga menciduk 18 pekerja Cina ilegal dari sebuah perusahaan di Kecamatan Cileungsi. Namun Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Yos Sudrajat menolak lembaganya bertanggung jawab atas “peredaran” tenaga kerja asing ilegal di sana. 

    "Perizinan yang mencakup izin tinggal dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi dan izin kerja dikeluarkan Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan," tuturnya.

    Di Bekasi, penyelidikan juga dilakukan terhadap sembilan pekerja Cina ilegal. Mereka mengantongi izin bekerja di jajaran direksi, tapi ternyata hanya mencetak batu bata di PT Batawang Indonesia di Jalan Serang-Cibarusah, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi.

    Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan di Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi, Harry Lesmana, mengatakan, sejauh ini, petugasnya sudah menemukan tiga sponsor yang diwajibkan memulangkan para warga asing yang dijaminnya itu. "Untuk sanksi, itu menjadi kewenangan dari Kementerian Tenaga Kerja," ucapnya. "Kami sudah bersurat ke kementerian terkait."

    Simak juga
    Polisi Gerebek Apartemen Tempat Penampungan TKI Ilegal
    Polri: Perdagangan Orang Masih Rawan di Kawasan ASEAN

    Namun sponsor lainnya mengaku dicatut namanya oleh biro jasa. Mereka merasa tak bertanggung jawab atas pekerja Cina ilegal tersebut. "Kami masih mencari siapa yang bertanggung jawab untuk memulangkan enam warga Cina ini," kata Harry.

    Berdasarkan data penyidikan di Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi, ada sejumlah warga asing yang juga sedang diusut. Mereka terdiri atas sembilan warga Cina yang sudah terbukti melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman pidana 6 bulan penjara dan denda Rp 10 juta. 

    WURAGIL | M. SIDIK PERMANA | ADI WARSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.