TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menilai Pemerintah Provinsi DKI paling transparan dalam menyampaikan data dan informasi kepada publik. Hal tersebut ia sampaikan untuk meluruskan pernyataan calon Gubernur DKI, Anies Baswedan, bahwa Pemprov DKI belum mengimplementasikan sistem open governance atau tata kelola pemerintahan yang terbuka.
Baca juga: Anies Nilai Open Governance Jakarta Baru Sebatas Teknologi
"Setahu saya sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah dalam melihat perkembangan daerah se-Indonesia, saya kira tidak ada daerah lain yang setransparan Jakarta," ujar Sumarsono saat dijumpai di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Senin, 27 Maret 2017.
Sebagai pelaksana tugas gubernur sekaligus Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono menuturkan sebetulnya tidak ada teori open governance, seperti dikatakan Anies. Menurut dia, dalam tata kelola pemerintahan dikenal dengan good governance.
"Saya luruskan dulu, teorinya adalah good governance, bukan open governance. Good governance itu komponennya ada sepuluh prinsip. Tiga yang paling penting adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi," katanya.
Sumarsono menduga pernyataan Anies bahwa istilah open governance merujuk pada aspek transparansi yang merupakan bagian clean governance atau tata kelola pemerintahan yang transparan. Menurut dia, sistem pemerintahan di DKI sudah memenuhi kriteria transparan.
"Anda bisa akses. Saat gubernur memimpin rapim saja, besoknya atau hari itu juga rapatnya bisa diakses di Berita Jakarta, YouTube, dan yang lain. Saya kira (Jakarta) sangat open. Ada keluhan juga bisa diakses lewat Qlue," tuturnya.
Sebagai Dirjen Otonomi Daerah, Sumarsono mengakui sering meminta kepala daerah lain mengambil contoh sistem transparansi di Jakarta. Menurut dia, transparansi merupakan aspek penting dalam good governance. Bahkan dia pernah memiliki pengalaman tertangkap kamera menerima amplop putih biasa yang disangka suap, lalu diketahui publik.
Baca juga: Tangkal Fitnah, Anies-Sandi Buat Website Anti-Hoax
"Artinya, tidak ada yang tidak diketahui masyarakat. APBD juga sangat open. Regulasi open. Saat ada statement seperti itu, kami jelaskan saja Jakarta sangat transparan," ujarnya.
LARISSA HUDA
