Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Instansi Bea Cukai sedang ramai disorot masyarakat beberapa hari ini. Pada Sabtu malam, 27 April 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemui pimpinan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan di kantor Bea Cukai Soekarno Hatta. Ia merespons berbagai sorotan publik kepada lembaga tersebut. 

Beberapa kasus yang menghebohkan publik diantaranya soal pengiriman barang untuk Sekolah Luar Biasa (SLB). Terdapat barang impor berupa keyboard sebanyak 20 buah yang sebelumnya diberitahukan sebagai barang kiriman oleh Perusahaan Jasa Titipan (PJT) pada 18 Desember 2022. 

Namun, menurut Sri Mulyani, karena proses pengurusan tidak dilanjutkan oleh yang bersangkutan tanpa keterangan apa pun. Karena itu, barang tersebut ditetapkan sebagai Barang Tidak Dikuasai (BTD). 

Ada juga soal pengiriman sepatu dan pengiriman action figure. Menurut dia, dua kasus itu mirip yaitu terdapat keluhan mengenai pengenaan Bea Masuk dan Pajak. Dalam dua kasus ini, tutur Sri Mulyani, ditemukan indikasi bahwa harga yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) lebih rendah dari yang sebenarnya (under invoicing). Oleh sebab itu, petugas Bea Cukai mengoreksi untuk keperluan penghitungan bea masuk dan pajaknya. 

Selain itu, masih terdapat berbagai kasus pengenaan denda bea cukai yang sempat menghebohkan. Apa saja? 

Korupsi Impor Tekstil

Pada Selasa, 24 Juni 2020, Kejaksaan Agung menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi impor tekstil di Direktorat Jenderal Bea Cukai tahun 2018 sampai 2020. Mereka terdiri dari empat pejabat aktif di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Batam dan satu pengusaha.

Mereka dijerat atas dugaan tindakan pidana korupsi dalam importasi tekstil. Modusnya, dengan mengurangi volume dan jenis barang dengan tujuan mengurangi kewajiban bea masuk tindakan pengamanan sementara dengan menggunakan surat keterangan asal (SKA) yang tidak benar.

Kelima tersangka tersebut adalah MM, DA, HAW, dan KA yang merupakan pejabat dari Bea dan Cukai Batam. Kemudian IR selaku pemilik PT Fleming Indo Batam dan PT Garmindo Prima.

Terima Gratifikasi

Pada November 2023, Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono didakwa menerima gratifikasi dengan total sekitar Rp58,9 miliar. Jumlah tersebut dari rincian Rp50.286.275.189,79, USD 264,500 atau setara dengan Rp3.800.871.000,00 dan SGD409,000 setara dengan Rp4.886.970.000,00. 

"Bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2023, telah menerima gratifikasi," kata Joko Hermawan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 22 November 2023.

Selama kurun waktu tersebut, Jaksa merinci Andhi pernah menjabat sebagai Pj. Kepala Seksi Penindakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat (2009–2012).

Mengacak-acak Koper anak Gus Dur

Pada 22 Maret 2023, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid alias Alissa Wahid menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan dengan petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Suatu ketika saya pulang dari Konferensi di Taiwan. Di Cengkareng, saya diarahkan menuju meja pemeriksaan yang di dalam itu. Mbak petugas nanya: "Kamu pulang kerja ya di Taiwan? Berapa lama kerja di sana? Bawa apa aja? Buka kopernya," tulisnya di Twitter pada Senin (20/3/2023) lalu. 

Lalu petugas itu mempertanyakan pekerjaan apa yang dilakukan Alissa Wahid yang dilakukan tiga hari di Taiwan. Petugas itu juga mempertanyakan soal koper besar yang dibawa, termasuk apa saja yang sudah dibeli, bahkan bayaran hasil pekerjaan Alissa.

MYESHA FATINA RACHMAN I EGI ADYATAMA I RIANI SANUSI PUTRI I YUNI ROHMAWATI I MOH. KHORY ALFARIZI I MOH. KHORY ALFARIZI

Pilihan Editor: Bea Cukai dan Polresta Bandara Soekarno-Hatta Bongkar Dua Modus Penyelundupan Narkotika

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Family Office akan Dapat Insentif Pajak, Ini Tanggapan Sri Mulyani

4 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menkeu Sri Mulyani saat menghadiri peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024.Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Family Office akan Dapat Insentif Pajak, Ini Tanggapan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons rencana pemberian insentif pajak untuk orang kaya di Family office. Desain rancangan dan insentif untuk Famlily Office masih dikaji.


Sri Mulyani Sebut Simbara Tingkatkan PNBP Minerba, Tahun Lalu 18 Persen di Atas Target

7 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (tengah), Menteri ESDM Arifin Tasrif (kedua kanan), Menkeu Sri Mulyani (kedua kiri), Menhub Budi Karya Sumadi (kiri) dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kanan) berfoto bersama usai peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024. Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Simbara Tingkatkan PNBP Minerba, Tahun Lalu 18 Persen di Atas Target

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keberadaan Simbara meningkatkan penerimaan negara bukan pajak batu , tahun lalu mencapai 18 persen di atas target. Tahun ini Simbara diluncurkan untuk nikel dan timah


Sejumlah Menteri Kabinet Jokowi Luncurkan Simbara untuk Komoditas Nikel dan Timah

12 jam lalu

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, resmi memperkenalkan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan yang baru di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis sore, 18 Juli 2024. TEMPO/Ilona
Sejumlah Menteri Kabinet Jokowi Luncurkan Simbara untuk Komoditas Nikel dan Timah

Beberapa menteri kabinet Jokowi hadir meresmikan peluncuran Simbara untuk komoditas nikel dan timah, ada Luhut Binsar Pandjaitan hingga Sri Mulyani.


Sri Mulyani Bertemu Presiden Singapura, Bahas Tantangan Ekonomi dan Keuangan Dunia

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melawat ke Singapura untuk bertemu Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam.  Instagram/smindrawati
Sri Mulyani Bertemu Presiden Singapura, Bahas Tantangan Ekonomi dan Keuangan Dunia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam membahas tantangan ekonomi dan keuangan dunia terkini.


Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

2 hari lalu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper keluar usai menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jumat, 19 Juli 2024. Foto: ANTARA/Zuhdiar Laeis
Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

KPK telah menggeledah sejumlah lokasi di Kota Semarang, yakni kantor Wali Kota Semarang dan rumah pribadi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti.


Tiga Hari di Semarang, Penyidik KPK Sisir Satu Demi Satu Kantor Dinas dan Periksa Para Kepala OPD

3 hari lalu

Petugas kepolisian mengawal petugas KPK saat melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan di kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Tiga Hari di Semarang, Penyidik KPK Sisir Satu Demi Satu Kantor Dinas dan Periksa Para Kepala OPD

Sudah tiga hari penyidik KPK menggelar operasi penggeledahan di Kota Semarang. Satu demi satu kantor dinas disisir dan digeledah.


Selain Keponakan Presiden, Bekal Apa yang Dimiliki Thomas Djiwandono untuk Jadi Menkeu?

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono (kedua kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Thomas merupakan keponakan dari Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Presiden RI terpilih hasil Pilpres 2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Selain Keponakan Presiden, Bekal Apa yang Dimiliki Thomas Djiwandono untuk Jadi Menkeu?

Pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri dinilai sebagai ajang magang dia sebelum menjadi menteri keuangan.


Mengenal Lebih Dekat Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Dilantik Jadi Wamenkeu II

3 hari lalu

Thomas Djiwandono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Thomas Djiwandono merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014. Tommy mengisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad menjelang pergantian Pemerintah Jokowi. TEMPO/Subekti.
Mengenal Lebih Dekat Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Dilantik Jadi Wamenkeu II

Thomas Djiwandono (Tommy) adalah putra dari Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Keluarganya berlatar belakang kuat di sektor perbankan


Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu, Apindo: Prabowo Ingin Mitigasi Risiko Fiskal Sejak Dini

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Thomas merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra. ANTARA/ Aditya Pradana Putra
Thomas Djiwandono jadi Wamenkeu, Apindo: Prabowo Ingin Mitigasi Risiko Fiskal Sejak Dini

Ajib Hamdani menilai pemilihan Thomas Djiwandono sebagai wakil Sri Mulyani menunjukkan Prabowo ingin memitigasi risiko keuangan negara sejak dini.


Seknas FITRA Kritik Pengangkatan Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu: Berpotensi Nepotisme

3 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Presiden Jokowi melantik anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wamenkeu I Suahasil Nazara dalam Kabinet Indonesia Maju pada sisa masa jabatan periode 2019-2024. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Seknas FITRA Kritik Pengangkatan Keponakan Prabowo jadi Wamenkeu: Berpotensi Nepotisme

Keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan II.