Cegah Terorisme, Pemkot Tangerang Selatan Data Pendatang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Tangerang - Untuk mempersempit ruang gerak orang-orang yang merencanakan aksi teror, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan segera menggelar operasi yustisi dan pendataan penduduk. Sebab, setiap libur Lebaran berakhir banyak wajah-wajah baru masuk ke Tangerang Selatan.

    Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toto Sudarto mengatakan dengan operasi ini identitas semua pendatang di Tangerang Selatan bisa diketahui. Dengan begitu, pemerintah bisa segera mengambil tindakan jika di antara mereka terindikasi melakukan kejahatan, termasuk aksi teror. "Mereka (pelaku teror) yang seperti itu kan tidak mungkin lapor ke RT dan RW. Pendataan ini mempersempit ruang gerak mereka," kata Toto, Sabtu, 8 Juli 2017.

    Menurut Toto, operasi yang digelar Dinas Kependudukan itu nantinya melibatkan kepolisian dam TNI. Sasarannya adalah kawasan permukiman strategis yang sering dipadati oleh pendatang. "Waktu dan titiknya tidak bisa disebutkan," ujarnya.

    Hasil yang ingin dicapai dari operasi yustisi dan pendataan penduduk ini adalah mengetahui angka riil jumlah penduduk yang menetap di Tangerang Selatan. Sebab, saat ini banyak penduduk Tangerang Selatan sudah pindah ke wilayah lain tapi belum melapor. Sebaliknya, tidak sedikit juga mereka yang sudah menetap tapi kartu identitasnya beralamat di luar Tangerang Selatan.

    “Data itu penting bagi kami untuk mengetahui berapa penduduk yang tinggal di Tangerang Selatan,” kata Toto. “Mereka yang tidak mau mengubah data kependudukanya tetap kami data.”

    Toto menjamin, penduduk yang terjaring operasi tidak akan mendapat sanksi apa pun. "Wali kota mengimbau, kalau mau lama tinggal di Tangerang Selatan harus segera mengurus kepindahannya,” katanya.

    Wilayah Tangerang Selatan berbatasan langsung dengan Jakarta sebagai ibu kota negara. Dalam sejumlah aksi teror, para pelaku sering singgah di Tangerang Selatan. Karena itu pendataan para pendatang sangat diperlukan.

    MUHAMMAD KURNIANTO | SSN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.