TEMPO.CO, Jakarta - Nur Khidin, salah satu pengurus taksi Express, mengatakan hari ini ada sekitar 8.000 armada taksi yang dikerahkan berdemo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Kami merasa dianaktirikan, kami lahir duluan tapi dianaktirikan," katanya di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selasa, 22 Maret 2016.
Demo tidak hanya dilakukan para sopir taksi. Angkutan kota, bajaj, dan Metro Mini juga dikerahkan untuk mengikuti unjuk rasa. Dari pantauan Tempo, di Jalan Budi Kemulyaan puluhan angkot memadati pinggir jalan tersebut.
Khidin mengatakan demo dilakukan karena pemerintah tidak mematuhi peraturan yang melarang Uber dan GrabCar beroperasi. "Kami menuntut keadilan, kesetaraan dalam pengelolaan transportasi umum," katanya.
Menurut Khidin, demo masih akan berlanjut hingga pukul 18.00 sesuai izin dari kepolisian. Dari hasil demo ini para sopir taksi menunggu langkah pemerintah dan DPR untuk mengambil kebijakan. Langkah pertama mendesak aplikasi taksi online untuk ditutup, jika upaya itu tidak dilakukan segera, tidak menutup kemungkinan akan ada demo yang lebih besar.
Untuk mengantisipasi tindakan anarkis, ratusan personel polisi saat ini masih berjaga di depan Jalan Medan Merdeka Barat. Tidak hanya polisi, anggota TNI juga tampak berjaga. Khidin berujar saat ini ada sepuluh orang perwakilan dari berbagai armada taksi yang bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk berdialog.
DANANG FIRMANTO
