TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi pengadaan kereta lewat PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan rencana tersebut digagas menyusul program integrasi angkutan kota dari Koperasi Wahana Kalpika (KWK) dengan Transjakarta dan pengadaan kapal laut Transjakarta.
"Tadi disampaikan oleh Pak Plt Gubernur (Sumarsono) bahwa kita sudah punya Transjakarta, (akan) punya kapal, jadi kami juga ingin ada kereta Transjakarta," ujar Saefullah di Balai Kota, Senin, 10 April 2017.
Baca juga:
Tarif Naik Rp 1.000, Ini Tuntutan Agar KRL Perbaiki Layanan
Penumpang KRL Melonjak 105 Persen dalam 3 Tahun
Pembahasan pengadaan kereta tersebut sempat jadi bahan pembicaraan dalam rapat pimpinan (rapim) bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Saefullah mengatakan pihaknya sudah mencoba anggaran yang dibutuhkan jika pengadaan kereta benar-benar akan direalisasi, yaitu sekitar Rp 360 miliar.
"Saya hitung sekitar Rp 360 miliar. Ini belum dianggarkan, kalau memang nanti kira-kira hitungan di BPPBJ (Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta) lelangnya mencukupi, bisa kami alokasikan di (APBD) Perubahan, atau nanti di penetapan (APBD) 2018," ujar Saefullah.
Saefullah mengatakan dalam pengadaannya butuh pembahasan yang panjang mengingat jumlah anggaran yang diperlukan terlampau besar. Menurut Saefullah, anggaran pengadaan kereta dengan enam rangkaian tersebut harus sudah teralokasi dari awal.
Menurut Saefullah, rencana pengadaan kereta tersebut untuk mendukung kereta commuterline yang sudah ada. Keberadaan moda transportasi massal dari PT Kereta Commuterline Jabodetabek ini dinilai sangat padat disesaki penumpanag, terutama penumpang yang datang dari luar Jakarta.
Sampai saat ini, Saefullah mengatakan belum ada pembicaraan yang lebih jauh soal pengadaan kereta tersebut. Menurut dia, pengadaan kereta bisa juga dioperasionalkan oleh badan usaha milik negara (BUMN). Selain itu, kata Saefullah, bisa saja kereta itu akan diadakan lewat mekanisme hibah.
Simak juga: KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Beroperasi, Tarif Rp 8.000
Menurut dia, kereta tersebut digagas untuk kepentingan orang yang bekerja di Jakarta. Saefullah menilai pekerja dari luar Jakarta turut berkontribusi untuk membangun Jakarta, lewat aktivitas ekonomi, barang jasa, dan sebagainya.
"Kan menimbulkan pajak juga. Pajak-pajak itu yang di-collect oleh pemerintah DKI Jakarta jadi APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Jadi mereka punya kontribusi," kata Saefullah.
LARISSA HUDA
