Cagub DKI Jakarta Hendardji Soepandji-Riza Patria Hidayat, saat hadir di KPK, Jakarta, (14/06). Acara ini KPK membacakan laporan harta kekayaan para calon dan menandatangani komitmen berintegritas bersama untuk bersikap anti korupsi. TEMPO/Seto Wardhana.
TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara mengenai aksi-aksi anarkistis ormas. Menurut dia, saran DPR yang meminta pembubaran ormas itu kurang tepat.
\"Pada dasarnya, tujuan ormas itu baik. Kalau ada penyimpangan, tindak secara hukum pelakunya, jangan bubarkan ormasnya,\" kata Riza ketika dihubungi Tempo, Minggu, 1 Juli 2012. \"Ibarat kalau ada menteri korupsi, jangan bubarkan negaranya.\"
Sebelumnya, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat berharap pemerintah membekukan aktivitas dan fasilitas untuk ormas yang mengganggu ketenteraman warga, seperti Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug.
\"Bentrokan PP dan FBR sering terjadi dan meresahkan masyarakat sekitar,\" kata Ketua Panitia Khusus RUU Ormas Abdul Malik Haramain, Sabtu, 30 Juni 2012
Haramain mengatakan pemerintah bisa bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia untuk melarang izin aktivitas kedua ormas tersebut. Pemerintah juga bisa menghentikan fasilitas dana dari APBN atau APBD untuk kedua ormas tersebut.
\"Tapi mekanismenya melalui persidangan di pengadilan,\" kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Adapun saling serang antara FBR dan PP sempat terjadi 27 Juni 2012 lalu. Ketika itu, Muhidin, Ketua Forum Betawi Rempug Gardu 287 Pondok Betung, tewas di tempat. Ia tewas dengan luka bacok di sekujur tubuhnya.
