TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis hak asasi manusia Usman Hamid meminta agar masyarakat Jakarta melakukan kontrol politik terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Cara itu bisa ditempuh melalui ruang publik digital, seperti Twitter dan Facebook.
"Perlu ada gerakan tagih janji gubernur lewat media yang efektif saat ini seperti Twitter ataupun Facebook," ujar Usman usai seminar publik Evaluasi Pasca Pemilukada DKI Jakarta, Selasa, 9 Oktober 2012.
Dia mengatakan, di ruang publik digital, visi dan misi Jokowi dan Ahok dapat dipantau dan dikritisi oleh masyarakat dengan percakapan sehari-hari. "Segala kepentingan publik bisa dibicarakan dengan bahasa sehari-hari dengan dimensi yang lebih rasional dan kritis," kata Usman.
Dia mencontohkan, ramainya dukungan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Twitter dapat mengumpulkan petisi agar kasus simulator SIM diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan ditangani Kepolisian Republik Indonesia.
Begitu pula pada saat pemilihan umum kepala daerah Jakarta yang berlangsung September lalu. Usman sempat membuat isu mengenai stop politik SARA yang seringkali digaungkan beberapa calon gubernur dan wakil gubernur pada saat kampanye. "Saat dilontarkan di media seperti Twitter, ternyata cukup efektif," katanya.
Untuk itu, menurut dia, ruang publik digital mesti dikelola sehingga dapat menghasilkan basis politik yang nyata. Karena pada saat ini, ada semacam transformasi ruang publik offline ke digital. "Internet saat ini memiliki relasi yang mistis pada demokrasi. Itu tergantung siapa pengguna Internetnya," ujarnya.
Ketika Pemilukada Jakarta putaran pertama, Usman mengakui memilih pasangan calon gubernur Faisal Basri dan Biem Benyamin. Dia pun mendata pendukung pasangan itu melalui Twitter dan bisa didata mencapai 27 ribu orang. Hasil "kegaduhan" di linimasa itu ternyata terbukti di dunia nyata. Hasilnya pun hampir sama, bahkan dapat menyaingi suara pasangan calon Gubernur Hidayat Nur Wahid-Didik Rachbini.
Dia menilai, media sosial memiliki prospek yang sangat besar untuk menggiring isu politik. "Meski tidak bisa menjawabnya, setidaknya bisa membicarakan hal politik dengan bahasa sehari-hari."
SUTJI DECILYA
Terpopuler:
Jokowi: Saya Belum Pasti Dilantik 15 Oktober
SBY Teken SK Pengesahan Jokowi Hari Ini
Bekas SMA Jokowi Gelar Doa Bersama
Kemendagri: Pelantikan Jokowi 15 Oktober
Panwaslu Terima Aduan Pelanggaran Hingga 7 Oktober
Berita terkait
Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi
4 jam lalu
Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat
7 jam lalu
Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu
Baca SelengkapnyaPria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana
7 jam lalu
Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.
Baca SelengkapnyaMusa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024
7 jam lalu
Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.
Baca SelengkapnyaBerita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen
8 jam lalu
Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?
8 jam lalu
Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?
Baca SelengkapnyaRelawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?
9 jam lalu
Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?
Baca SelengkapnyaApa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?
9 jam lalu
Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?
Baca SelengkapnyaAgar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang
10 jam lalu
Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya
Baca SelengkapnyaTidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai
10 jam lalu
Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.
Baca Selengkapnya