Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. ANTARA/Dhoni Setiawan
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan bila pengelolaan keuangan Pemerintah DKI Jakarta dilakukan dengan baik, dua hingga tiga tahun mendatang akan ada perubahan yang dirasakan masyarakat Jakarta.
Dia mencontohkan perkampungan kumuh, penataan pedagang kaki lima, serta perbaikan transportasi, akan bisa dikerjakan. "Karena kami ingin MRT dan monorel segera dikerjakan," kata Jokowi setelah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Gedung BPKP, Jalan Pramuka, Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2012.
Jokowi ingin pengawasan terhadap keuangan daerah bisa berjalan dengan baik. "Kesepakatan ini mencapai konkret. Kalau pengawasan keuangan sudah ada, saya tinggal pergi ke kali dan sungai," katanya.
Tahun depan, anggaran DKI rencananya mencapai Rp 45 triliun. Anggaran sebesar itu, katanya, memang diperlukan pengawasan tersendiri. Jika tidak, ujar Jokowi, "Lalu tiap hari saya melototi uang, ke kali-nya kapan?"
Kepala BPKP, Mardiasmo, mengatakan kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kerja-kerja pengawasan yang telah menghasilkan beberapa kemajuan dalam tata kelola pemerintah di Jakarta. "Hasil nyatanya antara lain pemerintah daerah mengalami kemajuan dalam kualitas laporan keuangan," ujar Mardiasmo.
Hal itu terlihat dari opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah DKI meningkat dari Disclaimer pada 2007 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian pada 2011. BPKP juga telah membantu untuk mengelola aset, termasuk inventarisasi aset daerah.
Menurut dia, BPKB akan membantu Jakarta dalam mencari solusi atas hambatan kelancaran pembangunan, seperti Kanal Banjir Timur, monorel, dan mendorong percepatan pemanfaatan rumah susun sederhana sewa.
