TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama menawari kantor untuk Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Sebab, selama ini Ombudsman menempati kantor pinjaman di lantai 7, satu gedung dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, di Jalan Rasuna Said, Kuningan.
Gedung ini bukan milik sendiri, tapi pinjam pakai dari Direktorat Jenderal Aset dan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Akses ke lembaga yang menerima banyak aduan kasus mal-administrasi dari masyarakat itu hanya sebuah lift tua yang ukurannya kecil.
Menurut Ahok, tawaran itu disampaikan agar Ombudsman membuka kantor di Balai Kota. Tujuannya, agar Ombudsman bisa lebih jelas mengawasi kinerja Pemerintah DKI Jakarta. "Kami bisa sediakan ruangan dan makan siang," kata Ahok, dalam sambutan di seminar antikorupsi di Balai Agung, Kompleks Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 28 November 2012.
Ahok mengatakan tawaran itu juga dimaksudkan agar masyarakat bisa lebih mengenal tugas dan fungsi Ombudsman. Soalnya, kata dia, masyarakat saat ini masih belum bisa memahami dengan baik tugas dan fungsi Ombudsman. "Biar bisa lebih dikenal oleh masyarakat juga," ujarnya.
Tak hanya kantor, Ahok juga siap memberikan sebagian dana operasional Wakil Gubernur ke Ombudsman per bulan. Menurut dia, dana operasionalnya cukup untuk membuka kantor Ombudsman di Balai Kota. "Itu juga kan anggaran rakyat, bukan uang pribadi," katanya.
Meski mengapresiasi tawaran itu, Ketua Ombudsman RI Danang Girindra tidak bisa menerima tawaran Ahok. "Kami senang atas tawaran itu, tapi kami tidak bisa menerimanya," kata Danang, di lokasi seminar yang sama.
Danang mengatakan tawaran Ahok sangat baik untuk menjamin kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI dan Ombudsman. Namun, kata dia, undang-undang tidak memungkinan Ombudsman menerima tawaran tersebut. "Kami harus berjalan tanpa ada bantuan dari APBD," ujar dia.
Menurut Danang, Ombudsman harus tetap independen dan tidak bergantung kepada siapa pun. Sebab, kata dia, lembaga ini bertugas untuk mengawasi pelayanan publik yang diberikan pemerintah, baik pusat maupun daerah, kepada masyarakat. "Kami harus bisa menggunakan anggaran kami sendiri," kata dia. Ombudsman setiap tahun menerima dan menggunakan dana dari APBN.
Secara terpisah, anggota Ombudsman Budi Santoso mengatakan Ombudsman banyak ditawari bantuan dan fasilitas oleh berbagai pemerintah daerah. Tapi, kata dia, Ombudsman menolak semua bantuan dari pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Alasannya, ”Kami tidak ingin tersandera oleh bantuan-bantuan seperti itu,” katanya. Menurut Budi, untuk menjaga independensi Ombudsman, semua anggaran--termasuk gedung dan fasilitas---harus berasal dari APBN.
DIMAS SIREGAR | NURHASIM
Berita Terpopuler:
Ini Curhat Bekas Penyidik KPK tentang Abraham Samad
Marzuki Alie Lapor Menlu, Dubes di Jerman Santai
Jokowi: Saya Selesai, MRT Selesai
Surat Pengunduran Diri Penyidik Hendy Puji KPK
Misteri Otak Saat Koma Mulai Terkuak
Berita terkait
Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU
23 jam lalu
Ahok-Anies santer disebut bakal disandingkan dalam Pilgub DKI. Namun, duet keduanya bakal melanggar UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaAhok-Anies Mustahil Bersama di Pilgub Jakarta 2024, Ini Aturannya
1 hari lalu
Ini aturan yang menghambat duet Ahok-Anies di Pilgub Jakarta
Baca SelengkapnyaRespons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024
2 hari lalu
Politikus PDIP menyebut Ahok dan Anies berasal dari akar rumput yang berbeda.
Baca SelengkapnyaKenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya
3 hari lalu
Kadivi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya sebut duet Anies Baswedan-Ahok pada Pilkada Jakarta 2024 tak akan terwujud.
Baca SelengkapnyaModus Penipuan Oknum Pegawai ke Nasabah Sering Terjadi, OJK Pernah Sarankan Bank Ambil Alih
3 hari lalu
Kasus dugaan penipuan oleh oknum pegawai BTN terhadap nasabah banyak menarik perhatian setelah korban berunjuk rasa di depan kantor bank itu.
Baca SelengkapnyaRektor Paramadina: Anies dan Ahok Sangat Mungkin Berpasangan di Pilkada Jakarta
3 hari lalu
Dalam pemilihan presiden 2024, Anies tampil dengan citra nasionalis religius biasa. Sedangkan, Ahok selama ini dianggap sebagai seorang nasionalis.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang
4 hari lalu
KPU Provinsi DKI Jakarta memastikan duet Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak akan terwujud.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN
5 hari lalu
Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaKasus Penipuan Deposito BTN, Ombudsman: Bukan Kali Pertama Terjadi
5 hari lalu
Kasus penipuan deposito BTN bukan kali pertama. Ombudsman mengungkap kasus serupa sudah terjadi dua kali di dua tahun terakhir
Baca SelengkapnyaKata Pengamat soal Kemungkinan Duet Anies-Ahok di Pilgub Jakarta
6 hari lalu
Nama Anies dan Ahok belakangan ramai disandingkan untuk berduet dalam laga pilkada 27 November mendatang. Apakah memungkinkan terjadi?
Baca Selengkapnya