Maret Depan, Tak Semua Mobil Bisa Lintasi Jakarta  

Reporter

Editor

Zed abidien

Kamis, 6 Desember 2012 13:56 WIB

4 Rencana Atasi Kemacetan

TEMPO.CO, Jakarta - Pembatasan pelat nomor ganjil-genap untuk kendaraan pribadi bakal mulai diterapkan tahun depan. Pemerintah Jakarta pun sedang mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang tepat dan dampak sosial, politik, dan ekonomi jika kebijakan itu diterapkan pada 2013.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya, dan insya Allah kebijakan ini sesuai permintaan Pak Gubernur, bisa dilakukan pada Maret 2013," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, di Balai Kota Jakarta, Kamis, 6 Desember 2012. Rencana ini sebenarnya sudah digulirkan sejak lama, tapi tak kunjung diterapkan.

Dia mengatakan, wilayah yang dikenakan pembatasan pelat nomor genap-ganjil meliputi kawasan 3 in 1, Rasuna Said, dan Koridor Timur Barat Suprapto-Pramuka. "Termasuk seluruh koridor BRT dan wilayah yang dilalui jalur bus Transjakarta," katanya.

Lalu untuk membedakan kendaraan bernomor ganjil dan genap, menurut Pristono, nantinya tiap kendaraan akan dipasang tanda warna. Dia mencontohkan untuk ganjil ditempel dengan stiker merah, sementara genap menggunakan stiker kuning.

Sedangkan waktu penerapannya, kata dia, akan dilakukan pada hari kerja, yakni Senin-Jumat dimulai pukul 06.00-20.00 WIB. Sedangkan pada Sabtu, Minggu, dan libur nasional, aturan itu tidak diterapkan.

Sebenarnya, kebijakan akan diberlakukan untuk seluruh kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, terkecuali ambulans, angkutan umum, dan angkutan darat. Namun, sampai saat ini dinas masih mengkaji kendaraan mana yang bakal dibatasi. "Ini masih dikaji bersama kepolisian, khususnya pembatasan bagi kendaraan roda dua," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menganggap kebijakan seperti pembatasan genap-ganjil perlu dilakukan di Jakarta agar dapat mengatasai kemacetan lalu lintas. "Kalau kami enggak punya sebuah kebijakan yang radikal dan berani seperti itu, ya enggak akan selesai-selesai," kata Jokowi.

Dia mengatakan, problem saat ini adalah jalan selalu dipenuhi dengan kendaraan yang bertambah setiap harinya. Menurut dia, sepeda motor bertambah sekitar 1.400 unit setiap harinya, sementara mobil bertambah 450 unit. Jika didiamkan, dia yakin tidak akan ada habisnya. "Sehingga menurut saya kebijakan ini harus diterapkan," katanya.

Soal resistensi dari publik, menurut dia, dapat diselesaikan dengan cara melakukan sosialisasi secara perlahan. Bagi dia, kebijakan ini diterapkan untuk mendorong masyarakat menggunakan anggkutan massal. Selain itu, juga agar masyarakat lebih hemat bahan bakar minyak bersubsidi, tidak konsumtif, dan paling penting agar masyarakat bisa lebih cinta kepada Kota Jakarta.

Dia yakin penerapan kebijakan ini dapat mendorong migrasi masyarakat dari sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi menjadi memilih angkutan umum. Ini dengan syarat adanya transportasi massal yang nyaman, siap, dan ditangani dengan baik dan serius.

Tahun depan, bakal ada penambahan 102 bus gandeng Transjakarta pada Januari 2013. Ditambah lagi sebanyak 526 unit lagi setelahnya. Lalu, ada juga tambahan 1.000 unit Kopaja dan Metromini yang baru. Monorel diperkirakan dapat rampung empat tahun mendatang, sedangkan MRT dapat selesai pada 2019.

SUTJI DECILYA

Berita terpopuler lainnya:
Rumor Nikah 2 Bulan Aceng-Shinta Jadi Omongan

Tujuh Kasus Korupsi Pembelit Bupati Aceng

Mabes Polri Akui Tarik Novel Baswedan

Keluarga Fany Cabut Gugatan Terhadap Bupati Aceng

Tak Penuhi UMP, Pengusaha Ini Dipenjara

Berita terkait

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

1 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

3 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

3 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

4 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

5 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

5 jam lalu

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

5 jam lalu

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

6 jam lalu

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

7 jam lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

8 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 15 Mei 2024 antara lain tentang besaran iuran BPJS Kesehatan setelah diganti sistem KRIS.

Baca Selengkapnya