TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya akan mengkaji lebih dalam penerapan pembatasan kendaraan bermotor ganjil genap. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kemarin, Kamis, 6 November 2012 mengadakan rapat pembahasan penerapan sistem ganjil genap ini bersama Polda Metro dan elemen masyarakat.
"Masih butuh kajian lebih mendalam terutama teknis penerapannya," kata Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Eko Bayu Seno pada Jumat, 7 Desember 2012 di Jakarta. Putut mengatakan butuh kajian yang sangat cermat sebelum menerapkan sistem ini agar tidak membingungkan warga.
Putut mengatakan saat penerapan di lapangan yang paling dibutuhkan adalah sarana prasarana pendukung. "Kalau anggota Polisi yang mengawasi satu-satu susah," katanya. Oleh karena itu paling ideal adalah menggunakan sistem elektronik.
Putut belum bisa memastikan kapan program ini akan diterapkan. Menurut dia, program tersebut akan diterapkan di jalur-jalur tertentu seperti jalur yang dilalui busway. "Kami akan kaji lagi, sampai kami dan Pak Gubernur sudah menyiapkan sarana baru untuk diterapkan," katanya.
Putut juga menjelaskan kajian tersebut sekaligus menghitung pola perjalanan seseorang ke Jakarta. "Misal, dari Cibubur ke Harmoni, tentu pengguna kendaraan akan membandingkan jika menggunakan kendaraan pribadi atau umum mana yang lebih efisien," katanya.
SYAILENDRA
Berita Lain:
Casillas Emoh Khianati Madrid
Rooney: Liga Inggris Milik MU dan City
Presiden Diminta Segera Tunjuk Pengganti Andi
Fujitsu Tingkatkan Fokus Bisnis di Indonesia
Berita terkait
Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
4 jam lalu
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Baca SelengkapnyaPDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas
5 jam lalu
PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.
Baca SelengkapnyaKriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap
7 jam lalu
BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana
7 jam lalu
Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun
10 jam lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.
Baca SelengkapnyaJokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta
11 jam lalu
YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.
Baca SelengkapnyaIndonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?
11 jam lalu
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.
Baca SelengkapnyaRekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie
12 jam lalu
Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.
Baca SelengkapnyaJokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD
13 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana
13 jam lalu
Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.
Baca Selengkapnya