TEMPO.CO, Jakarta - Kendari sempat degdegan, manajemen PT Jakarta Toll Development kini bisa menarik napas lega. Proyek tol dalam kota senilai Rp 41,17 triliun telah mendapat lampu hijau dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Jokowi akhirnya mengamini pembangunan enam ruas jalan bebas hambatan sepanjang 69,77 kilometer itu setelah mendapatkan penjelasan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu pekan lalu.
Dalam pertemuan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum di Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Menteri Djoko Kirmanto--yang kadang namanya disingkat menjadi Djokir--memaparkan manfaat, kelayakan, dan sistem jaringan ruas tol tersebut. Dia menjelaskan pula tingginya kebutuhan menambah jalan di Ibu Kota. Ihwal pertemuan itu ditulis pada Majalah Tempo edisi pekan ini.
Panjang jalan di Jakarta dinilai terlalu minim dibanding ibu kota negara lain. Dengan enam ruas tol baru itu, rasio jalan di Jakarta akan meningkat dibanding posisi saat ini yang 6 persen dari total luas wilayah Jakarta yang 650 kilometer persegi. Angka itu pun masih di bawah rasio minimal 10 persen seperti di negara lain.
Selama ini Jokowi tidak pernah tegas menyetujui atau menolak proyek ini. Apalagi rencana ini banyak menuai kritikan. Dia terkesan sangat berhati-hati. Namun, dalam beberapa pernyataan, kelihatan sekali dia kurang sreg. Jalan tol dinilai tidak pro-kebijakan transportasi massal. Tol cuma mengakomodasi pemilik mobil.
Jokowi memang mengaku belum memahami rancangan proyek itu secara terperinci. Misalnya, enam ruas jalan tol itu di mana saja, apa manfaatnya, apakah memberikan fasilitas untuk mobil, bus, atau transportasi lain. Ia khawatir tol akan membuat jalan kian padat. “Mengatasi kemacetan dengan kebijakan, bukan dengan infrastruktur,” begitu berulang kali Jokowi menegaskan.
Rabu pekan lalu, arah angin berubah. Jokowi merestui proyek tol dalam kota itu asalkan bisa dilalui angkutan umum seperti bus Transjakarta, Kopaja, Metromini, dan transportasi massal lain secara gratis. Jadi, tol itu bukan cuma untuk kendaraan pribadi. “Tidak ada tambahan biaya untuk masuk tol bagi angkutan umum, tadi sudah disepakati. Poin besarnya itu," kata dia.
Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, dalam gambar rancangan proyek terdapat halte untuk tempat pemberhentian angkutan umum. “Saya mau karena itu." Namun, dia menolak menjelaskan soal faktor keamanan bila penumpang naik-turun dari kendaraan umum di jalan tol.
RETNO SULISTYOWATI | RAFIKA AULIA | DIMAS SIREGAR | AMIRULLAH
Berita terkait
Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi
5 jam lalu
Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat
7 jam lalu
Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu
Baca SelengkapnyaPria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana
7 jam lalu
Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.
Baca SelengkapnyaMusa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024
7 jam lalu
Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.
Baca SelengkapnyaBerita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen
8 jam lalu
Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?
9 jam lalu
Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?
Baca SelengkapnyaRelawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?
9 jam lalu
Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?
Baca SelengkapnyaApa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?
10 jam lalu
Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?
Baca SelengkapnyaAgar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang
10 jam lalu
Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya
Baca SelengkapnyaTidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai
10 jam lalu
Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.
Baca Selengkapnya