Aksi unjuk rasa diskriminasi pelayanan rumah sakit terhadap pasien miskin pemegang jamkesmas. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Depok - Puluhan warga melakukan aksi demo di Balai Kota Depok, Selasa, 29 Januari 2013. Massa yang didominasi ibu-ibu tersebut memprotes keberadaan calo dan pungutan liar yang dilakukan oknum aparat saat pembagian kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
"Banyak kartu Jamkesda yang salah sasaran. Akibatnya, orang yang berhak banyak yang belum dapat. Pembagian Jamkesmas juga tidak transparan," kata salah seorang peserta aksi, Roy Pangharapan, saat melakukan audiensi dengan Dinas Kesehatan Kota Depok di Balai Kota Depok, Selasa, 29 Januari 2013.
Aksi demo dimulai sejak pukul 10.00 WIB itu menyebabkan akses pintu masuk ke Kantor Pemerintah Kota Depok tertutup oleh massa dan polisi. Sejumlah perwakilan pengunjuk rasa akhirnya melakukan audiensi dengan kepala UPT Jamkesda Dinas Kesehatan Kota Depok, Eni Ekasari, pada pukul 12.00 WIB.
Roy mengatakan dirinya kecewa karena Pemerintah Kota Depok belum meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga rakyat Depok banyak yang belum mendapatakan Jamkesda atau Jamkesmas. Hal itu diperparah dengan adanya pungutan yang dilakukan oknum aparat saat membagikan kartu Jamkesda. Menurut dia, setiap warga diminta membayar minimal Rp 50.000 sampai Rp 400.000 saat kartu Jamkesda dibagikan. "Jika tidak membayar, maka kartu Jamkesdanya ditahan," katanya.
Selain itu, warga juga memprotes keberadaan calo yang kerap ada saat melakukan kepengurusan Jamkesda. Kehadiran para calo itu membuat banyak warga yang mengurus Jamkesda sendiri merasa kesulitan karena harus mengantre panjang. "Karena seolah-olah antrean diatur oleh para calo," kata dia.
Menanggapi itu, Kepala UPT Jamkesda Dinas Kesehatan Kota Depok, Eni Ekasari, mengatakan Dinas Kesehatan Kota Depok mendapatkan kartu Jamkesda dari Kementerian Kesehatan. Dinas kemudian langsung memberikan kartu tersebut pada setiap Puskesmas untuk didistribusikan. Pada prakteknya, pembagian kartu Jamkesda tersebut dilakukan oleh kelurahan.
Eni mengakui petugas UPT Jamkesda saat ini sangat terbatas dan kesulitan untuk melakukan pengawasan. Karena itu, dirinya membutuhkan bantuan dari warga untuk mengawasi proses distribusi kartu Jamkesda tersebut. "Kami sulit bertindak bila tidak ada laporan," katanya. Eni berterima kasih pada warga yang sudah melaporkan praktek percaloan dan berjanji menindaklanjutinya.
