TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menekan tarif kapal waterway rute Marunda-Muara Baru semurah mungkin. Dengan begitu, moda transportasi lewat laut ini bisa dijangkau berbagai kalangan.
"Sebisa mungkin selisih tarif tidak terlalu jauh dari uang yang dikeluarkan warga Marunda untuk transportasi darat," kata Jokowi--sapaan Joko Widodo--saat menjajal kapal Kerapu III yang melayani rute Marunda-Muara Baru, Jumat, 15 Februari 2013.
Jokowi mengatakan, bila menggunakan hitungan kasar, uang yang harus dikeluarkan warga untuk transportasi darat dari Marunda ke Muara Baru adalah Rp 15 ribu. Angka itu didasari angka dua kali perjalanan menggunakan bus AC. Tarif kapal untuk sekali perjalanan, kata Jokowi, tak boleh jauh dari angka itu. Kelebihan lewat kapal, waktu tempuh lebih singkat.
Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono mengatakan kapal waterway akan mahal bila tidak disubsidi, kurang-lebih Rp 25 ribu sekali jalan. “Kami akan berusaha mencari cara agar tarif bisa dipotong sebanyak mungkin,” kata dia.
Menurut Udar, biaya operasional tak akan tertutup apabila tarifnya disubsidi. Dia mengatakan akan berat sekali menutup biaya operasional apabila tarif disubsidi. Namun, hal itu tak akan dijadikan persoalan. "Itu jangan dijadikan masalah, yang penting masyarakat bisa mendapatkan transportasi yang cepat dan murah." Ketika ditanya berapa biaya operasional sekali jalan, Udar tidak mau memberikan jawaban. “Itu jangan dijadikan masalah,” ujarnya.
Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Tri Hendro Surjatno, mengatakan biaya operasional kapal waterway tergolong mahal. Meski tak menyebutkan angka aslinya, ia menyebutkan satu kapal membutuhkan sekitar 100 liter bahan bakar solar untuk sekali jalan dari Marunda ke Muara Baru. Harga solar per liter saat ini Rp 4.500. Jika pulang-pergi, satu kapal membutuhkan 200 liter solar yang nilainya Rp 900 ribu. Dua kapal dioperasikan untuk rute ini.
ISTMAN M.P.
Berita terkait
Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya
1 menit lalu
Jokowi ubah sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi KRIS. Beriku 12 kriteria layanan KRIS dan 4 layanan ini yang tidak berlaku untuk KRIS.
Baca SelengkapnyaMomen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar
41 menit lalu
Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.
Baca SelengkapnyaKala Jokowi Menjadi Sopir Gubernur Jenderal Australia Keliling Kebun Raya Bogor
1 jam lalu
Jokowi menjadi sopir Gubernur Jenderal Australia David Hurley saat mengendarai mobil golf mengelilingi Kebun Raya Bogor
Baca SelengkapnyaTemui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin
1 jam lalu
Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin bertemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024. Untuk apa?
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor
1 jam lalu
Presiden Jokowi menyambut kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaPerbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS
2 jam lalu
Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?
Baca SelengkapnyaJokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong
2 jam lalu
Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini
3 jam lalu
Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Baca SelengkapnyaTerkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
16 jam lalu
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Baca SelengkapnyaPDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas
17 jam lalu
PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.
Baca Selengkapnya