TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengusulkan kepada Gubernur Joko Widodo supaya menerapkan pembatasan pelat nomor di jalan utama DKI mulai akhir Juni. Ada dua alasan yang mendasari usulan itu.
Pertama, Udar Pristono menganggap persiapannya akan sangat mepet apabila diberlakukan pada bulan Maret. Ini juga tak lepas dari alasan kedua, yakni molornya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI 2013. Anggaran yang belum disahkan ini mengakibatkan lelang belum bisa dilakukan.
Udar Pristono menyatakan, lelang diperkirakan baru bisa digelar pada bulan Maret. Proses lelang akan berlangsung selama 40 hari. “Baru kemudian pengadaan, terus pemasangan stiker, jadi Juni bisa jalan," kata Pristono.
Joko Widodo semula hendak menerapkan sistem ganjil-genap guna mengurai kemacetan DKI Jakarta pada Maret 2013. Namun rencana itu ditunda. Alasannya, asumsi awal APBD DKI sudah disahkan Januari 2013.
TRI ARTINING PUTRI
Baca juga
Dukungan Jokowi ke Rieke-Teten Tidak 'Nendang'
Jokowi: Kartu Jakarta Sehat Banyak Kekurangan
Aturan Genap-Ganjil Batal Berlaku Maret
Tepar, Jokowi Istirahat di Rumah Dinas
Berita terkait
Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?
1 jam lalu
Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.
Baca Selengkapnya82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan
3 jam lalu
Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.
Baca SelengkapnyaPemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun
3 jam lalu
Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana
4 jam lalu
Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.
Baca Selengkapnya4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK
6 jam lalu
PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat
7 jam lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan
7 jam lalu
Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
7 jam lalu
Penugasan untuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro dari Jokowi berlaku per hari ini.
Baca SelengkapnyaSekretariat Presiden Kucurkan Bantuan untuk Korban Luka Saat Kunjungan Jokowi di Kabupaten Muna
8 jam lalu
Seorang warga Kabupaten Muna terluka kejatuhan dahan pohon saat helikopter superpuma yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat di alun-alun.
Baca Selengkapnya198 PSN Rp1.614 Triliun Selesai Dibangun pada 2016-2024, Jokowi Akan Evaluasi yang Lelet
9 jam lalu
Sebanyak 198 PSN telah rampung dibangun selama periode 2016 hingga 2024, dengan nilai proyek Rp1.614 triliun, sementara yang lelet akan dievaluasi.
Baca Selengkapnya