TEMPO Interaktif, Jakarta:Soekmana Soma, penggugat ijazah palsu wakil wali kota Bogor yang gugatannya ditolak oleh PTUN Jakarta Senin lalu (9/8), menyatakan akan banding secepatnya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ini dikatakan Soekmana pada Tempo News Room, Kamis (12/8).Ia juga mengatakan ke depan tidak akan menggunakan jasa pengacara. "Jelas saya akan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Biar ini jadi tanggung jawab saya, karena dari keempat penggugat, hanya saya yang berkepentingan menggugat karena saya adalah bakal calon wakil wali kota yang menjadi korban diloloskannya M. Sahid," ujar Soekmana. Soekmana mengatakan sebelum menggugat lewat PTUN Jakarta, ia dan teman-temannya telah melaporkan perkara murni pidana ini ke Kepolisian Wilayah Bogor. "Bahkan bukti-bukti yang kami berikan pada mereka lebih banyak daripada yang kami sertakan dalam gugatan di PTUN. Tapi kalau kepolisian mandek, perkara pidana tidak akan sampai ke pengadilan. Dan selama Kapolwil tidak tegas, kasus ijazah palsu wakil wali kota Bogor ini seperti jalan di tempat," ujar Soekmana dengan nada tinggi. Namun begitu, Soekmana tetap optimis dengan anggota Dewan yang baru, di mana proporsi PDIP yang kecil dibanding PKS dan Golkar memberi peluang ditinjau ulangnya kasus ini, tidak seperti pada anggota Dewan yang lalu. "Saya akan terus menulis surat untuk DPRD untuk meninjau keabsahan ijazah M. Sahid. Jika ada sinyal positif, saya akan mengerahkan mahasiswa-mahasiswa saya dari Universitas Pakuan untuk turun ke jalan ikut menyuarakan kebenaran," kata Soekmana.Yodi Martono, hakim ketua pada perkara ini menjelaskan putusannya di PTUN Jakarta Senin lalu (9/8), yang menolak gugatan tokoh masyarakat Bogor itu, bukan semata-mata karena telah menyangkut politik. "Bukan wewenang kami untuk memeriksa perkara ini. Kalaupun ada indikasi ijazah palsu M. Sahid tersebut, itu wewenang peradilan umum tingkat pertama," ujar Yodi pada Tempo News Room, Kamis (12/8). Di lain pihak, Soekmana menyatakan gugatan yang menyertakan bukti-bukti ijazah palsu dari wakil wali kota Bogor (M. Sahid) ini sangat tepat dibawa ke PTUN. Dan, katanya, hakim sepenuhnya berwenang menangani perkara ini. Yodi berpendapat semestinya jika ada hasil penyelidikan tentang keabsahan ijazah tersebut, harus langsung memberitahukan pada anggota DPRD agar wakil wali kota yang dipilih DPRD Kodya Bogor dapat segera diralat. "Tapi, lagi-lagi ini kembali pada pertanggungjawaban moril dari tiap anggota Dewan tersebut," kata Yodi. "Belum adanya aturan hukum yang menjangkau proses politik tersebut. Akhirnya kita hanya bisa berharap anggota Dewan yang kita pilih secara langsung nantinya punya hati nurani yang bersih," ucap Yodi.RR. Ariyani - Tempo News Room