TEMPO.CO, Jakarta - Seiring dengan diterapkannya program Kartu Jakarta Sehat, puskesmas dan rumah sakit di Jakarta kebanjiran pasien. Menurut Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Igo Ilham, setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi lonjakan pasien tersebut. Pertama, "sosialisasi hidup sehat pada masyarakat," ujarnya, Jumat, 8 Maret 2013.
Langkah itu wajib dilakukan Pemprov DKI Jakarta supaya masyarakat sadar pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah sakit. “Bila masyarakat sehat, maka biaya kesehatan akan menurun,” katanya.
Selanjutnya, meningkatkan sosialisasi alur pelayanan kesehatan yang harus dilewati oleh masyarakat. Alur pelayanan tersebut juga bisa menjadi penyaring penanganan pasien berdasarkan kondisi penyakit yang diderita. Penyakit ringan bisa cukup diobati di tingkat puskesmas saja, sedangkan penderita penyakit yang lebih berat diarahkan ke rumah sakit. “Harus diberitahu, awali dari puskesmas kelurahan, lalu ke puskesmas kecamatan, baru ke rumah sakit,” kata Igo menjelaskan. Saat ini sosialisasi hal tersebut dianggap belum maksimal.
Langkah terakhir adalah dengan penambahan tenaga medis buat mengurangi beban tenaga medis saat ini yang sedang kebanjiran pasien.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana akan melakukan penambahan tenaga medis, termasuk 110 dokter untuk mengatasi lonjakan pasien di puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, sistem rujukan juga akan diperbaik, sehingga pasien yang bisa ditangani di puskesmas tidak perlu membuat rujukan ke rumah sakit. "Sistem ini yang mau disiapkan," kata dia.
TRI ARTINING PUTRI
Baca juga:
Setelah 2014, SBY Mau Buka Warung Nasi Goreng
3 Fraksi Disebut Terima Duit Simulator Rp 10 M
Rhoma Irama Tolak Permintaan Josh Stone
Ricuh Bonek vs Aremania Dipicu Tewasnya Bonek
Berita terkait
Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi
1 jam lalu
Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat
3 jam lalu
Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu
Baca SelengkapnyaPria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana
3 jam lalu
Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.
Baca SelengkapnyaMusa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024
3 jam lalu
Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.
Baca SelengkapnyaBerita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen
4 jam lalu
Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?
5 jam lalu
Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?
Baca SelengkapnyaRelawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?
5 jam lalu
Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?
Baca SelengkapnyaApa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?
6 jam lalu
Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?
Baca SelengkapnyaAgar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang
6 jam lalu
Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya
Baca SelengkapnyaTidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai
6 jam lalu
Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.
Baca Selengkapnya