Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan saat pengesahan RAPBD DKI menjadi APBD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/1). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Grup media sosial facebook 'Jokowi Presidenku' mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut kekayaan 32 anggota DPRD DKI yang mengusulkan pemakzulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo a.k.a Jokowi. (Baca: Survei Capres Tinggi, Jokowi: Sombong Dikit)
Pengusutan 32 anggota dewan daerah itu, kata juru bicara `Jokowi Presidenku`, Yanes Yosua Frans, penting dilakukan karena mereka curiga para anggota dewan ini sebetulnya gerah. Pasalnya Jokowi bakal mengijinkan KPK nongkrong di Pemda DKI Jakarta.
"Kami mendapat informasi, 32 anggota dewan itu sebetulnya gerah karena KPK akan menempatkan petugas di Pemda DKI Jakarta, untuk memastikan transparansi birokrasi," ujar Frans di gedung KPK, 28 Mei 2013.
Frans mengaku sudah menyelidiki kekayaan 32 anggota dewan ini. Hasilnya, umumnya mereka mengendarai mobil mewah. "Kami bukan menduga mereka korupsi, tetapi mereka harus menyampaikan kepada publik, dari mana asal-usul uang membeli mobil mewah itu," katanya.
Sebelumnya, lima dari delapan fraksi di DPRD Jakarta hendak mengajukan hak interpelasi kepada Jokowi. Mereka akan menggunakan hak ini untuk meminta penjelasan soal kebijakan Kartu Jakarta Sehat. "Karena kami merasa pelayanan tidak bagus," kata politikus Partai Demokrat, Taufiqurrahman, ketika dihubungi pada Jumat, 24 Mei 2013. Kelima fraksi ini adalah Demokrat, Golkar, Hanura-Partai Damai Sejahtera, PAN-PKB, dan PPP.
