Demokrat Bantah Serang Jokowi  

Reporter

Kamis, 7 November 2013 15:36 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengamati monyet pemain topeng monyet yang terjaring razia di Monumen Nasional, Jakarta (23/10). TEMPO/Anggrita Cahyaningtyas

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli, mengatakan bahwa partainya mendukung kinerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Alasannya, Jokowi merupakan pemimpin pilihan masyarakat Jakarta. "Kami mendukung yang bagus. Tapi, bila ada yang tidak bagus, akan kami kritisi," kata Melani ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 7 November 2013. (Baca: Isu Kemacetan untuk Jatuhkan Elektabilitas Jokowi)

Melani mengatakan bahwa Demokrat tidak ada niatan untuk menjatuhkan elektabilitas Jokowi. Partai pemerintah ini juga tak ada niat untuk mencari-cari kesalahan Jokowi. Menurut dia, Jokowi sampai saat ini belum ditetapkan sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu mengkritik Jokowi sebagai kepala daerah, bukan pribadi," ujar Melani.

Dia membantah SBY ingin menjatuhkan Jokowi. Dia juga mengatakan kritik yang dilontarkan oleh rekan-rekannya separtai berdasarkan fakta dan ingin melihat kinerja Jokowi lebih baik lagi.

Petinggi Partai Demokrat ramai mengkritik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Anggota Komisi Perhubungan DPR RI, Mulyadi, menyatakan kemacetan di Ibu Kota merupakan tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dia mengatakan jumlah kendaraan melebihi pertumbuhan jalan yang ada. (Baca: Apa Sebab Jokowi Diserang Demokrat Soal Macet)

Sebelumnya, SBY juga melempar tanggung jawab soal kemacetan Jakarta kepada Jokowi. SBY menyampaikan hal itu setelah mendapat sindiran dari pimpinan negara Asia Tenggara dalam pertemuan East Asian Summit 2013. Dia mengatakan, "Saya seperti tertusuk ketemu teman-teman PM (perdana menteri). Saya tidak enak ditanyakan solusi. Yang harus jelaskan bukan saya, tapi Gubernur-nya," kata SBY di Istana Bogor, Senin, 4 November 2013. (Baca: Jakarta Macet, Salah Siapa?)

SUNDARI





Baca juga:

SBY Lempar Kemacetan ke Gubernur, Ini Kata Jokowi
Disindir SBY Soal Kemacetan, Ahok Pilih Merendah

Jakarta Macet, SBY Lempar Tanggung Jawab ke Jokowi
SBY Protes Dituding sebagai Penyebab Kemacetan

Berita terkait

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

2 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

3 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

5 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

5 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

8 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

9 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

9 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

10 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

11 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

11 jam lalu

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.

Baca Selengkapnya