DPRD Ragu Target Jokowi Tahun Depan Tercapai  

Kamis, 5 Desember 2013 09:42 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menilai target Gubernur DKI Joko Widodo soal pendapatan Jakarta dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 sebesar Rp 39,44 triliun kurang realistis. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Matnoor Tindoan mengungkapkan beberapa faktor yang menghambat pendapatan asli daerah.

Matnoor mengatakan, nilai tukar rupiah yang masih lemah secara makro akan berimbas pada tingginya harga barang. Sedangkan selama ini pendapatan asli daerah Jakarta lebih banyak dari pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor dan jasa.

Akibatnya, jika nilai rupiah masih lemah, ada kemungkinan daya beli masyarakat akan turun, yang bisa menyebabkan pendapatan dari sektor pajak akan turun. "Pendapatan daerah, terutama yang masih mengandalkan pajak, memang tidak terlepas dari ekonomi makro," kata Matnoor di Balai Kota kemarin. Ia membandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah hingga Oktober tahun ini yang masih sekitar 71 persen atau sebesar Rp 19,4 triliun dari target Rp 26,26 triliun dalam APBD Perubahan.

Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali pun menyoroti pendapatan asli daerah yang masih lebih banyak mengandalkan dari sektor pajak. Padahal, pendapatan dari sektor pajak hanya meningkat sekitar 12 persen per tahun. Lantaran itulah ia pesimistis bila DKI menargetkan kenaikan pendapatan dari sektor pajak hingga 40 persen. Ia menyebutkan salah satu contohnya. "Pajak restoran dalam APBD Perubahan 2013 yang angkanya Rp 1,4 triliun dinaikkan menjadi Rp 2 triliun," ujarnya.

Menanggapi keraguan anggota Dewan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemerintah optimistis memasang target pendapatan tinggi karena sudah menerapkan sistem online. "Wajib pajak restoran, khususnya dari yang hanya 8.000 unit usaha bisa sampai dua kali lipat jika menggunakan online," katanya. Selain itu, DKI berencana menaikkan nilai Pajak Bumi dan Bangunan.

SYAILENDRA

Pendapatan Pajak dari Tahun ke Tahun
- 2010: Rp 10,7 triliun.
- 2011: Rp 15,2 triliun.
- 2012: Rp 19,2 triliun.
- 2013: Rp 19,4 Triliun hingga Oktober dari target Rp 26,6 triliun.
- 2014: Target pendapatan pajak direncanakan Rp 32,50 triliun.

Berita Terpopuler Lainnya
Bu Pur Panggil Kapolri 'Dik Tarman'
9 Gaya Panggung Agnes Monica yang Bikin Heboh
Sandra Dewi Kepergok Mojok dengan Edgard di Kafe
Ini Bu Pur yang Dikenal Mindo Rosa
Alasan Ahok Minta Pintu Tol Semanggi I Ditutup

Berita terkait

5 Hal tentang Konawe, Kunjungan Jokowi, Bendungan, hingga Banjir

12 menit lalu

5 Hal tentang Konawe, Kunjungan Jokowi, Bendungan, hingga Banjir

Jokowi meresmikan Bendungan Ameroro di Desa Tamesandi, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe

Baca Selengkapnya

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

6 jam lalu

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

8 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu

Baca Selengkapnya

Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

8 jam lalu

Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.

Baca Selengkapnya

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

9 jam lalu

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.

Baca Selengkapnya

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

9 jam lalu

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

10 jam lalu

Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?

Baca Selengkapnya

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

10 jam lalu

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?

Baca Selengkapnya

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

11 jam lalu

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?

Baca Selengkapnya

Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

11 jam lalu

Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya

Baca Selengkapnya