Seorang pengawas menjaga jalannya tes seleksi lelang jabatan tahap dua di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/5). Tes dimulai pada pukul 08.00 WIB dan dibagi menjadi dua sesi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bagian Penilaian Kompetensi Biro Pembinaan dan Karier Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesa Komisaris Besar Eko Indra Heri mengatakan, pihaknya dipercaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menilai calon kepala sekolah dan kepala puskesmas. "Materi yang diuji adalah tes komputer, wawancara, dan diskusi untuk mengukur kompetensi," ujar Eko di Mabes Polri, 20 Januari 2014.
Menurut Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI, Chaidir, Polri punya pengalaman lebih baik dalam menseleksi. "Ini adalah kali kedua kerja sama dengan Polri," kata dia. Sebelumnya, dalam seleksi camat dan lurah, Pemprov DKI juga bekerja sama dengan korps baret cokelat tersebut.
Proses lelang jabatan ini ada enam tahap. Pertama sleksi administrasi secara online. Kemudian, uji kompetensi bidang untuk kepala sekolah. Dalam tahap kedua ini, disinyalir ada kebocoran. Untuk itu, Pemprov DKI melakukan uji ulang kompetensi bidang ditambah dengan kompetensi manajerial yang dilakukan Mabes Polri.
Setelah itu, akan keluar hasil lima kriteria, yakni sangat memenuhi syarat, memenuhi syarat, masih memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat. Dari hasil keputusan tersebut, ada tahap ketiga, yakni public hearing. "Nanti calon kandidat yang diambil yang sangat memenuhi syarat," katanya.
Setelah itu, menurut Chaidir, akan dibahas oleh Badan Pertimbangan Jabatan. Tim ini yang akan mempertimbangkan calon kepala sekolah dan calon kepala puskesmas.
Jumlah peserta seleksi kepala sekolah sebanyak 1.428 orang dan kepala puskesmas sebanyak 120 orang. Sedangkan jabatan yang tersedia sejumlah 179 formasi untuk kepala sekolah dan 44 formasi untuk kepala puskesmas.
