Sejumlah warga menggunakan hak suaranya saat pemungutan suara ulang Pemilu Legislatif 2014 di TPS 26 Lingkungan Wanasari, Denpasar, Bali (20/4). (TEMPO/Johannes P. Christo)
TEMPO.CO , Jakarta: Polisi menyatakan siap mengamankan jalannya Pemilihan Presiden 9 Juli 2014. Sekitar 16 ribu personil diturunkan untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi di wilayah Jadebotabek. (Baca: Calon Pemilih Diminta ke TPS Usai Laga Piala Dunia)
Polisi membagi kriteria sejumlah tempat yang akan disiagakan pengamanannya. Terutama Tempat Pemungutan Suara, minimal satu orang polisi berjaga hingga penghitungan suara berakhir.
Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto, di TPS kategori aman, ada satu personil polisi tanpa senjata lengkap yang bersiaga. Di TPS Rawan satu, yakni daerah yang pernah terjadi konflik, personil disiagakan bersenjata lengkap.
TPS Rawan dua, yakni daerah yang masih berpotensi terjadi konflik karena fanatisme pendukung salah satu calon, akan lebih disiagakan pengamannya. Selain personil tetap, setiap markas Polsek di wilayah terdekat wajib menyiapkan pasukan cadangan untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Pada hari ini, polisi-polisi itu sudah disebar untuk mengamankan TPS di setiap wilayah Jadebotabek. Mereka juga akan mendapat bantuan sekitar 7 ribu personil TNI-AD yang turut diinstruksikan untuk mengawal jalannya Pemilihan Presiden. (Baca: Ini Daftar Pemberi Diskon Pasca Pilpres)
Tak main-main, polisi mengimbau agar warga menahan diri dalam euforia pesta demokrasi esok hari. Sebab instruksi yang turun dari pucuk pimpinan polisi, ada instruksi tembak di tempat bila ada yang mencoba menyulut kericuhan.
"Jika ada potensi tindakan kekerasan dan mengganggu kelancaran pemilu, akan ditindak tegas sesuai protap nomor satu. Bila sudah mengancam keselamatan petugas dan masyarakat, tembak di tempat," ujarnya. (Baca juga: Cara Menggunakan Hak Suara yang Benar)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
