Sejumlah kendaraan bermotor berusaha menerobos genangan air di terowongan Semanggi, Jakarta (19/4). TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO , Jakarta:Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui kemacetan arus lalu-lintas di Jakarta karena genangan air dan jalan berlubang akibat buruknya kinerja Satuan tugas Air dan Satuan Tugas Jalan di bawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Basuki yang juga Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta merasakan sendiri kemacetan lalu lintas akibat genangan dan jalan berubang saat Jakarta dilanda hujan deras Senin, 7 Juli 2014.
Basuki kembali menegaskan targetnya tidak ada lagi jalan berlubang di Jakarta. "Targetnya zerohole, kalau yang kemarin itu (Senin), hole, hole, hole. Lubang di mana-mana," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Selasa, 8 Juli 2014.
Pelaksana tugas Gubernur itu meminta Satuan Tugas Jalan dan Satuan Tugas Air di bawah Dinas Pekerjaan Umum secepatnya mengatasi lubang di jalan dan membenahi sistem drainase. Ahok, begitu ia biasa disapa, mempertanyakan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam membenahi infrastruktur jalan.
Menurut Ahok, beban kerja Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta tak lagi berat, karena pembangunan sebagian besar jalan telah dibebankan ke perusahaan swasta melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Tugas perhitungan proyek dan pengawasan juga lebih banyak dilakukan oleh konsultan. Adapun tugas Dinas saat ini mayoritas berupa pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang sudah ada.
Ahok mengatakan sebelumnya laporan Dinas PU yang diterimanya menyatakan program pemeliharaan infrastruktur terkendala tender yang belum rampung. Namun, mantan Bupati Belitung Timur ini belum melihat adanya perbaikan kinerja meski sistem e-catalog sudah bisa digunakan.
Ia menuturkan, kemacetan Senin lalu membuatnya membatalkan kunjungan safari Ramadan ke Masjid Jami Nurul Yaqin Kelurahan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ahok meyakini ada banyak warga yang turut dirugikan oleh kemacetan di hari yang sama. (Baca juga:Banjir Jakarta, Puluhan Ruas Jalan Rusak Parah).
Meski begitu, Ahok berujar masih memberikan Dinas kesempatan hingga 2015 untuk memperbaiki kinerjanya. "Kalau hingga 2015 masih belum jelas, tak usah pakai Dinas PU-lah," ujar Ahok.
