Sejumlah PNS Biro Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan tugas dinasnya di Balaikota, Jakarta, Senin 4 Agustus 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan ada beberapa pejabat yang sudah lama bercokol di satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bahkan, ia menyebut ada yang sudah 20 tahun mengabdi di satu SKPD.
"Ini tidak sehat," ujar Made saat dihubungi, Sabtu, 9 Agustus 2014. Menurut dia, harus ada rotasi atau perubahan besar-besaran di lingkungan pemerintah DKI, kecuali bagian-bagian tertentu yang membutuhkan keahlian, seperti Dinas Tata Ruang. "Intinya pelayanan ke masyarakat," katanya.
Made menginginkan adanya perubahan sistem birokrasi untuk menyongsong pasar bebas ASEAN. "Jadi tidak hanya copot 1-2 orang saja, lakukan semuanya," ucapnya.
Menurut dia, ada enam hal yang harus diubah di lingkungan DKI. Pertama, struktur atau kelembagaan pemerintah yang ramping kaya fungsi. Kedua, tata kelola dan mekanis serta standard operating procedure.
Kemudian struktur program pembangunan dan angggaran yang efisien. Keempat, sumber daya manusia dan kepemimpinan yang kompeten pada setiap level. Lalu budaya etos kerja yang kreatif, berjati diri, dan humanis. Dan terakhir mental dan perilaku atau budaya pegawai negeri sipil.
Jika sudah dilakukan, ia yakin tak akan ada lagi manajemen yang salah kaprah seperti Dinas Perumahan. Akibat manajemen yang kusut, empat PNS dicopot dari jabatannya. Mereka terkait dengan praktek jual-beli Rumah Susun Pinus Elok, Jakarta Timur.
Ia mengatakan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama meminta perubahan tersebut dipercepat. Hanya saja terkendala oleh Rancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi yang tak kunjung disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
