Petugas mengisi BBG sambil memeriksa adanya kebocoran di konverter gas bajaj di Mobile Refueling Unit, Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/9). TEMPO/Anggrita Cahyaningtyas
TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Gas Negara (PGN) menantang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menggunakan kendaraan berbahan bakar gas. Juru bicara PGN, Ridha Ababil, mengatakan seharusnya pemerintah mau memberi contoh penggunaan gas. (Baca: Ahok: Jakarta Tetap Utamakan Bus BBG)
"Minimal dari pemimpinnya dulu, baru di lingkungan pemerintah DKI Jakarta," kata Ridha kepada wartawan pada Selasa, 12 Agustus 2014. Selama ini konsumsi gas di Jakarta masih sangat rendah terutama pada sektor transportasi. (Baca juga: TNI AD Kembangkan Konversi BBM ke Gas)
Padahal, kata Ridha, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki landasan kuat, yaitu Peraturan Daerah tentang Langit Biru. Apalagi Ahok kerap mengutarakan ihwal penghematan bahan bakar dan mendukung pencabutan subsidi minyak. (Berita lain: Aturan Wajib Mobil Dual Fuel Terbit Tahun Depan)
Ridha mengatakan PGN sudah pernah bertemu dengan pemerintah DKI Jakarta untuk menawarkan kerja sama converter kit, tapi tidak pernah mendapat respons. Padahal PGN sudah menyediakan stasiun pengisian bahan bakar di Monas yang dekat dengan kantor DKI.
Selama ini, Ridha meneruskan, stasiun dengan model mobile refueling unit (MRU) di Monas tersebut hanya melayani bajaj biru. Dalam sehari ada 400 unit bajaj biru yang dapat dilayani atau sekitar 10 liter setara Premium per hari.
PGN mencatat dalam sehari rata-rata konsumsi gas untuk transportasi masih didominasi oleh Transjakarta. Konsumsi moda transportasi ini mencapai 200 liter setara Premium per hari. Total keseluruhan konsumsi sektor transportasi mencapai 280 liter setara Premium per hari.
Kini saatnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberi contoh untuk menggunakan kendaraan berbahan bakar gas. "Penghematan anggaran yang bisa dilakukan besar," ujarnya. Dalam sehari bisa menghemat Rp 70 ribu pos anggaran bahan bakar.
