Kepala Badan Pertanahan Negara, Herdarman Supandji (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja (tengah) dan Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana (kanan) bersalaman usai memaparkan hasil rapat konsultasi mengenai perbaikan pelayanan pertanahan di Gedung KPK, Jakarta, (26/6). ANTARA/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO,Pontianak - Polisi menangkap seorang pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubu Raya, Kalimantan Barat, bernama Mawardi. Penangkapan itu dilakukan karena pejabat itu diduga terlibat mafia agraria di wilayah tersebut, sehingga menyebabkan tumpang-tindih kepemilikan lahan.
"Mawardi kami tahan menyusul ketiga tersangka lainnya, yakni Frans Antoni, Lim Budiono, Dedi Susanto alias Akuet dalam kasus penertiban sertifikat tanah di atas lahan milik Sujana," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Hary Sudwidjanto, Sabtu, 13 September 2014.
Menurut Hary, kasus agraria itu terendus setelah ada pengaduan dari masyarakat lewat laporan kepada polisi bernomor 91/V/2014 pada 27 Mei 2014. laporan ini menyoal adanya dugaan dokumen palsu berupa sertifikat. "Di obyek tanah yang sama ada sertifikat milik Sujana. Pemilik tanah melapor dan membawa bukti dokumen persyaratan yang diajukan tersangka yang diduga palsu," kata Hary.
Polisi masih menyelidiki keterlibatan Mawardi dalam tumpang-tindih kepemilikan lahan di Kubu Raya itu. Mawardi diduga terlibat sejak proses pengukuran tanah hingga terbitnya sertifikat tanah atas nama Lim Budiono.
Sedangkan Akuet, kata Hary, adalah saudara Fran Antoni. Akuet membuat surat pernyataan pembagian tanah yang ditandatangani Muherman Harun pada 22 September 1996. "Tanda tangan Muherman Harun dipalsukan, bukan tanda tangan yang bersangkutan," kata Hary.
Pada saat melakukan pengukuran, Frans Antoni membawa beberapa petugas pengukur tanah dari BPN Kubu Raya. Frans Antoni berperan sebagai penunjuk lahan pada saat dilakukan pengukuran batas tanah seluas 18,766 hektare di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.
"Frans Antoni juga menyerahkan surat perjanjian batas tanah kepada Mujiono dan ditandatangani di kantor Kepala Desa Korek. Dari proses itu semua maka terbitlah sertifikat 1901 atas nama Lim Budiono," ujar Hary.
Kepala BPN Kubu Raya Firdaus memilih irit bicara saat dimintai konfirmasi tentang dugaan keterlibatan Mawardi itu. Hanya satu kalimat pendek yang dia sampaikan: "Dia musibah bagi kami."
