Unit Lelang DKI Lapor Dugaan Sabotase ke Polisi  

Reporter

Senin, 27 Oktober 2014 17:50 WIB

Sejumlah PNS Biro Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan tugas dinasnya di Balaikota, Jakarta, Senin 4 Agustus 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta I Dewa Gede Sony mengatakan akan melaporkan kerusakan alat penyimpan dan penerima data atau server di institusinya ke Kepolisian Republik Indonesia. Ia menduga kerusakan akibat kerusakan murni hingga dugaan upaya sabotase.

"Hipotesanya macam-macam, ini bisa saja tergolong cyber crime," kata Sony di Balai Kota, Senin, 27 Oktober 2014.

Sony menuturkan sistem di unitnya kini telah beroperasi kembali setelah sempat terhenti sejak 4 Oktober hingga 13 Oktober 2014. Sistem data di ULP dikelola oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik di bawah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI Jakarta. Dampaknya, pegawai di ULP tak dapat mengakses data dokumen lelang yang dikumpulkan oleh satuan kerja perangkat daerah pada 4 Oktober lalu. (Baca juga: Minta Pelicin, Tiga Pegawai ULP DKI Dimutasi)

Sony melanjutkan, padamnya server di ULP menyebabkan dokumen lelang yang sedang berada dalam proses dan dikumpulkan sebelum tanggal 4 Oktober hilang. Kebanyakan data tersebut berupa program yang akan diselenggarakan oleh unit kerja perangkat daerah di tingkat wilayah. (Baca juga: Kronologi Kebakaran di Basement Gedung DPRD DKI)

Artinya, kata Sony, tingkat penyerapan anggaran di level UKPD akan semakin terganggu lantaran terhambatnya penyelesaian dokumen lelang. Ia tengah mendiskusikan solusi Kehilangan data dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah. Opsi yang ada yakni meminta satuan kerja perangkat daerah untuk mendaftar ulang dokumen lelangnya atau menunggu hasil penyelidikan Kepolisian mengenai penyebab padamnya server. "Harus ada pihak yang bertanggung jawab atas masalah ini," kata Sonny. (Baca: Tinggal Klik, Ahok Genjot Serapan Anggaran DKI)

LINDA HAIRANI

Berita Lainnya:
Ahok Curhat Soal Monas ke Pangkostrad
Kabut Asap Menipis, Penerbangan Kembali Normal
Jokowi Perintahkan Menteri Audit Organisasi
Jadi Menteri, Susi Harus Perhatikan Nasib Nelayan

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

37 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

6 Maret 2024

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.

Baca Selengkapnya