Lulung mengaku kecewa karena meski dia sudah menahan diri untuk tak mengomentari Ahok, toh sang gubernur kerap melontarkan pernyataan kontroversial. Lulung geram waktu Ahok menyalahkan PLN saat banjir menyergap Jakarta pada awal Februari kemarin. "Dia emang bisanya nyalahin orang buat nutupin kegagalan pemerintahan dia."

Memasuki pertengahan Februari, kejengkelan Lulung terhadap Ahok bertambah besar. Gara-garanya, Ahok menuduh anggota Dewan menyisipkan anggaran siluman di dalam APBD 2015 yang disetujui pada paripurna Januari lalu. Ahok memang berkali-kali menuding para anggota Dewan menggerogoti APBD dengan program-program titipan yang tak penting dan rawan korupsi.

"Dia bilang kami bajingan, penipu, koruptor, tapi mana buktinya?" kata Lulung. Ucapan-ucapan Ahok itu, menurut dia, sudah keterlaluan. "Dia lupa, perilaku kepala daerah itu sebetulnya diatur dalam undang-undang." Lulung lalu menyebutkan isi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah.

"Di situ jelas disebutkan bahwa kepala daerah wajib menjaga etika dan norma serta stabilitas politik," ucapnya. "Selama ini dia enggak pernah melakukan itu, bahkan terus-terusan bersikap arogan ke semua orang yang dianggap bertentangan dengan dirinya."

Kekesalan Lulung itu juga dirasakan 105 legislator lainnya. Puncak kekesalan itu dituangkan dalam keputusan penggunaan hak angket terhadap Ahok yang diambil dalam paripurna pada Kamis siang. Lulung mengatakan hak angket ini tak berarti Ahok akan dimakzulkan.

"Ini baru tindak lanjut atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan gubernur," ujarnya. "Ya kalau nanti terbukti, bukan tak mungkin karier dia di Jakarta tamat." Lagipula, ujarnya, selama 100 hari pemerintahannya, Ahok tak menunjukkan prestasi yang mengesankan. "Yang kelihatan dan terekspos cuma perilakunya yang arogan," ujar Lulung.

PRAGA UTAMA

• Sebelumnya
• 1
• 2