Dana Siluman Tak Cuma di DKI Jakarta?

Reporter

Senin, 2 Maret 2015 05:58 WIB

Meme #SaveAhok yang mendukung Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bermunculan setelah DPRD mengajukan hak angket mengenai rancangan APBD DKI 2015. Ahok dan DPRD tidak sependapat mengenai rincian APBD. Menurut Ahok terdapat "dana siluman" di dalamnya. Facebook.com

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, menilai dana siluman yang ada dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI bukan modus baru yang biasa dilakukan oleh oknum. "Dan ini bukan hanya di DKI Jakarta," katanya ketika dihubungi Tempo, Minggu, 1 Maret 2015.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan soal dana siluman itu. Ada perbedaan anggaran RAPBD bikinan Dewan dengan pemerintah yang dirancang dengan sistem e-budgeting. ”Selisihnya cukup banyak, sekitar Rp 12,1 triliun," katanya, Jumat, 27 Februari 2015. Tak hanya melaporkan kasus itu ke KPK, Ahok juga minta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelidiki dugaan anggaran siluman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014. Upaya ini akan ditempuh setelah dia melaporkan dugaan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kami ingin tahu berapa kerugian negara pada APBD tahun lalu," kata Ahok di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu, 28 Februari 2015.

Ahok menjelaskan, anggaran siluman sebenarnya tak hanya ditemukan dalam APBD 2014. Temuan tersebut juga terjadi pada 2012 dan 2013. Namun dia mengaku tidak bisa melaporkan temuan itu lantaran tak memiliki bukti kuat karena anggaran masih disusun dengan cara manual.

Adapun menurut Ade, perencanaan anggaran merupakan modus terbesar korupsi karena banyak celah. Pertama, celah dalam perencanaan itu adalah usulan proyek. Oknum itu bisa tahu apa yang sedang dikerjakan pemerintah daerah secara detail. Seusai perencanaan, proyek itu diarahkan ke perusahaan tertentu dengan deal pengusul anggaran.

Kedua, oknum minta lokasi tertentu dalam perencanaan. Lokasi proyek itu kemudian dijual ke kelompok lain. Ketiga, membagi alokasi jatah proyek. "Seperti fee proyek," kata Ade.

Keempat, ujar Ade, permainan perencanaan anggaran itu bisa saja dilakukan oleh legislatif dan eksekutif. Legislatif, tutur dia, menitip kepada eksekutif sebagai pembuat anggaran. Sedangkan eksekutif bisa bermain karena diperintahkan atasan atau bekerja sama.

HUSSEIN ABRI YUSUF

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

2 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

4 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

6 hari lalu

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

16 hari lalu

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

19 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

20 hari lalu

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

23 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

24 hari lalu

Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya kemungkinan KPK dan Ombudsman akan digabung.

Baca Selengkapnya

Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

25 hari lalu

Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

ICW meminta Kejaksaan Agung tak hanya mengejar pelaku secara personal, tapi korporasi dalam kasus korupsi di kawasan IUP PT Timah.

Baca Selengkapnya

Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

26 hari lalu

Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

Wakil Ketua KPK mengatakan, hanya orang-orang yang sial saja yang terkena OTT

Baca Selengkapnya