Pusat kontrol perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) atau pasokan daya bebas gangguan di ruang penyimpanan UPS SMA 78 Jakarta, 28 Februari 2015. Pengadaan UPS yang dilaporkan oleh Ahok, tersebar di 55 sekolah, seharga Rp 5,8 miliar per unit UPS. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch tak hanya melaporkan dugaan korupsi dalam pengadaan uninterruptible power supply (UPS), printer 3D, scanner, dan enam judul buku untuk sejumlah sekolah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2014 ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Anggota Badan Pekerja ICW, Firdaus Ilyas, mengatakan pihaknya juga melaporkan dugaan korupsi peningkatan sarana dan prasarana lainnya pada Dinas dan Suku Dinas Pendidikan DKI tahun anggaran 2014.
"Pengadaan UPS itu merupakan bagian kecil dari ribuan pengadaan barang dan jasa pada Dinas dan Suku Dinas Pendidikan DKI," ujar Firdaus di gedung KPK, Kamis, 23 Maret 2015.
Menurut dia, ada kongkalikong dalam pengadaan barang, baik dari panitia, vendor, maupun oknum anggota Komisi E DPRD yang membidangi pendidikan. Kongkalikong itu terjadi saat meng-input program kegiatan dalam Rancangan APBD maupun saat pelaksanaan proyek.
Berdasarkan data daftar penerima anggaran, program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terdapat 1.506 mata kegiatan dengan total anggaran Rp 5,069 triliun. Firdaus mengatakan sebanyak 828 kegiatan telah terealisasi dengan total nilai belanja Rp 2,325 triliun.
Dari penelurusan ICW, ada 48 mata anggaran kegiatan yang diduga bermasalah. Menurut dia, terdapat daftar penerima anggaran bermasalah sebesar Rp 2,068 triliun. Sedangkan nilai realisasi sebesar Rp 1,194 triliun dengan 454 paket kegiatan bermasalah. "Maka, 51,5 persen realisasi belanja sarana dan prasarana pendidikan memiliki indikasi penyimpangan korupsi," kata Firdaus.
