TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Jaringan Pemilih Tangerang Selatan (JPTS) meminta agar kegiatan pendataan keluarga berencana yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan dihentikan.

"Ini untuk menghindari penyalahgunaan birokrasi untuk kepentingan politik wali kota yang kemungkinan dia akan menggunakan jalur independen," ujar Ketua JPTS Ali Irfan, Senin, 18 Mei 2015.

Wali Kota Airin Rachmi Diany dikabarkan akan menggunakan jalur perseorangan untuk maju kembali dalam pemilihan kepala daerah Tangerang Selatan periode 2016-2021 yang akan digelar 9 Desember mendatang. Cara ini dilakukan Airin, menurut Ali Irfan, menyusul kegamangan partai politik untuk mengusung Airin yang dianggap tersangkut banyak kasus korupsi di Tangsel.

Berdasarkan informasi yang dihimpun JPTS, dugaan adanya upaya keterlibatan birokrasi (lurah dan ketua RT/RW) dalam operasi persiapan kemungkinan Airin akan menggunakan jalur independen tersebut. "Ini sangat mengkhawatirkan dan meresahkan," katanya

Menurut dia, kekhawatiran ini sangat beralasan. Sebab, dengan melibatkan birokrasi hingga RT/RW, Airin sebagai wali kota sangat mungkin bisa mengumpulkan KTP warga dalam waktu yang relatif sangat pendek.

Adapun modus yang digunakan untuk mengumpulkan KTP warga Tangerang Selatan adalah petugas meminta warga mengisi data dengan menyertakan fotokopi KTP. "Dan itu wajib berlaku untuk semua warga Tangerang Selatan," tutur Ali. JPTS telah banyak menerima keluhan warga mengenai hal tersebut.

Selain meminta pendataan ini dihentikan, JPTS mengimbau agar masyarakat Tangerang Selatan menolak segala jenis pelibatan birokrasi untuk kepentingan politik penguasa dengan berbagai modus.

Kepala BPMPPKB Tangerang Selatan Apendi mengatakan tidak mungkin pendataan dihentikan karena ini merupakan program nasional. "Kami hanya kepanjangan tangan pemerintah pusat," ujarnya.

Soal adanya indikasi kepentingan politik wali kota dalam pendataan ini, Apendi mengatakan akan langsung melakukan pengecekan ke lapangan. "Bisa jadi ini dilakukan oknum petugas, tapi dari kami sama sekali tidak ada perintah untuk itu," ucapnya.

JONIANSYAH