Ahok vs BPK: Dua Kubu Adu Data Audit Sumber Waras

Reporter

Kamis, 17 September 2015 09:29 WIB

Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. TEMPO/Frannoto

Selain menimbulkan kerugian, transaksi senilai Rp 755 miliar tersebut dinilai BPK dilakukan tanpa dokumen perencanaan, studi kelayakan, dan kajian pembangunan rumah sakit kanker dan jantung—tujuan pembelian oleh pemerintah Jakarta itu. Indikasinya, Gubernur Ahok mengambil anggaran dari APBD Perubahan 2014. Wakil Ketua Panitia Khusus, Prabowo Soenirman, menyebutkan pembelian lahan itu mubazir karena pemerintah punya banyak lahan jika ingin membangun rumah sakit.

Gubernur Ahok menyangkal tudingan pembelian Sumber Waras tergesa-gesa dan tanpa perencanaan. Ia menunjukkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang memuat rencana itu dan telah disetujui Dewan. "Lu kira gampang minta tanda tangan DPRD?” katanya.

Ihwal kerugian negara, Ahok mengatakan data BPK keliru. Ahok mengakui ada perbedaan harga lahan jika dibandingkan dengan tawaran Ciputra setahun sebelumnya. "Dalam setahun itu nilai jual obyek pajak di sana naik 400 persen," kata dia. Begitu juga dengan tuduhan kemahalan.

Baca Juga
Wah, Ada Kalajengking Merah Raksasa di Planet Mars?
Alumnus UI Ini Jatuh dari Lantai 13, karena Cinta Segitiga?


Menurut Ahok, lahan Sumber Waras mengacu pada nilai pajak Jalan Kyai Tapa, bukan Tomang Utara seperti perhitungan BPK. Hal itu juga termaktub dalam sertifikat dan dokumen pajak Sumber Waras yang diterbitkan pada 1998. Lahan milik Yayasan Kesejahteraan seolah-olah berada di Jalan Tomang Utara setelah dibelah dua akibat konflik itu. “Kalau acuan NJOP ini keliru, BPK harus menyalahkan Kementerian Keuangan juga,” kata Ahok

Dengan data-data yang valid itu, Ahok menolak rekomendasi BPK agar pemerintah meminta sebagian uang pembelian. Ia menuduh audit itu adalah pesanan politik untuk menjegalnya dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2017. “BPK mungkin mendapat pesanan karena mereka dipilih oleh orang politik di DPR,” kata dia.

Ketua BPK Jakarta Efdinal tak mau menanggapi tudingan itu. Ia meminta Basuki menyiapkan segala dokumen karena BPK sudah meneruskan audit itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diusut lebih jauh. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat hasilnya sudah keluar,” kata dia.


ERWAN HERMAWAN


Simak Juga
Wah, Bella Shofie Beraksi, Laporkan Netizen ke Polisi
Usul DPRD DKI: Tiket Transjakarta Gratis pada 2018

Advertising
Advertising

Berita terkait

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

6 jam lalu

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

Kadivi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya sebut duet Anies Baswedan-Ahok pada Pilkada Jakarta 2024 tak akan terwujud.

Baca Selengkapnya

Rektor Paramadina: Anies dan Ahok Sangat Mungkin Berpasangan di Pilkada Jakarta

18 jam lalu

Rektor Paramadina: Anies dan Ahok Sangat Mungkin Berpasangan di Pilkada Jakarta

Dalam pemilihan presiden 2024, Anies tampil dengan citra nasionalis religius biasa. Sedangkan, Ahok selama ini dianggap sebagai seorang nasionalis.

Baca Selengkapnya

KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang

1 hari lalu

KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang

KPU Provinsi DKI Jakarta memastikan duet Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak akan terwujud.

Baca Selengkapnya

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

2 hari lalu

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

3 hari lalu

Kabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9

Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

3 hari lalu

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Kata Pengamat soal Kemungkinan Duet Anies-Ahok di Pilgub Jakarta

3 hari lalu

Kata Pengamat soal Kemungkinan Duet Anies-Ahok di Pilgub Jakarta

Nama Anies dan Ahok belakangan ramai disandingkan untuk berduet dalam laga pilkada 27 November mendatang. Apakah memungkinkan terjadi?

Baca Selengkapnya

Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

3 hari lalu

Wacana Anies dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Menimbang Fase hingga Tanggapan Partai

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai Anies dan Ahok sulit bersanding di Pilkada DKI Jakarta 2024

Baca Selengkapnya

Mungkinkah Duet Ahok-Anies Terjadi di Pilgub DKI Jakarta?

3 hari lalu

Mungkinkah Duet Ahok-Anies Terjadi di Pilgub DKI Jakarta?

Nama Ahok dan Anies disandingkan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Mungkinkah duet Ahok-Anies bakal terjadi di Pilgub DKI?

Baca Selengkapnya

Berita Terpopuler Nasional: Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub DKI Jakarta hingga Kemungkinan Duet Anies dan Ahok

3 hari lalu

Berita Terpopuler Nasional: Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub DKI Jakarta hingga Kemungkinan Duet Anies dan Ahok

Berita soal Sri Mulyani masuk radar PDIP untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta masuk menjadi berita politik terpopuler di kanal Nasional.

Baca Selengkapnya