Ada Pejabat DKI Kaya Raya, Ahok Lapor ke KPK

Reporter

Jumat, 16 Oktober 2015 14:10 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Tak seperti biasanya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok datang terlambat ke kantornya, Balai Kota. Hari ini, Jumat, 16 Oktober 2015, Ahok yang sehari-hari biasanya tiba sekitar pukul 07.30, baru datang pukul 12.15.

Ahok mengaku terlambat karena bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Tadi ketemu orang KPK bagian pencegahan dulu, bukan bagian penyelidikan," katanya.

Dalam pertemuan dengan komisi antirasuah itu, Ahok membahas tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara. "Saya sedang bikin satu model sama KPK, apa yang bisa diperiksa di dalam LHKPN," katanya.

Ahok pun mengusulkan kepada KPK agar kekayaan yang tercantum di dalam LHKPN jelas asal-usulnya. "Kamu pikir dengan logika. Apa boleh pejabat terima gaji dari lain? Kamu punya hidup dari mana? Terus, kalau turunan orang kaya gimana?," tuturnya.

Baca juga:
Donghae Super Junior Masuk Wamil di Hari Ulang Tahunnya
Pembunuh Ibu dan Anak di Cakung Lakukan Ini Usai Beraksi

Itu sebabnya, Ahok mendorong setiap pejabat membuka semua harta kekayaannya, termasuk asal-usulnya. "Kalau perlu divideokan agar masyarakat tahu," ujarnya.

Beberapa pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Jakarta memiliki kekayaan yang fantastis. Dalam LHKPN yang dilaporkan ke KPK, ada harta kekayaan seorang bekas pejabat Pemerintah DKI yang mencapai Rp 6,4 miliar pada 2008, kemudian naik menjadi Rp 15,1 miliar pada 2014. Tak hanya itu, bekas pejabat ini juga memiliki sejumlah tanah di Jakarta dan luar Jakarta.

ERWAN HERMAWAN

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

5 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

10 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

18 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

19 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

21 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

21 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya